Komisi V DPR RI Kompak Prioritaskan Banjir Samarinda

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Efek positif Kalimantan Timur ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia, Samarinda sebagai penyangga IKN menjadi prioritas oleh Komisi V DPR RI untuk dukungan program pengendalian banjirnya.

Ini terungkap dalam kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI Peninjauan Infrastruktur dan Transportasi yang langsung dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie ke Samarinda, tepatnya di waduk Benanga Lempake dan aula rumah jabatan walikota Samarinda, Kamis (23/1/2020)

Dalam pemaparan di aula rumah jabatan seusai peninjauan ke waduk Benanga Lempake, sebanyak 9 anggota DPR RI kompak menjadikan program prioritas komisi V DPR RI untuk pengendalian banjir Samarinda, yakni selain Irwan dari Dapil Kaltim ada juga Syarief dapil Kalimantan Barat, Bambang Suryadi, Tamanuri, Ishak Mekki, Syahrul Aidi Maazat, Mochamad Herviano, M Rifqinizamy Karsayuda dan Muhammad Aras.

Dukungan ini, selain kaitan erat menyongsong IKN RI juga ada faktor kedekatan moril. Seperti diakui M Rifqinizamy dapil Kalimantan Selatan sewaktu kecil tiap liburan sekolah ke Samarinda dan Aras dapil Sulawesi Selatan pernah menempuh pendidikan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) di Samarinda.

“Samarinda sebagai salah satu daerah penyangga ibukota negara, perlu dari dini ditata dengan baik. Kita punya istilah prioritas dalam program pembangunan. Kalau presiden ada prioritas presiden, kita di komisi juga ada prioritas. Program pengendalian banjir di Samarinda menjadi prioritas komisi V,” ucap Bambang dari Fraksi PDIP.

Bambang berharap dengan pengerukan benanga yang akan dikerjakan tahun 2020 dengan anggaran Rp 26 miliar melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III bukan hanya kapasitas penampungan airnya kembali normal 1,6 juta kubik tapi bisa lebih.

“Masterplan 2004 perlu dikaji kembali. Di sepanjang jalan tadi banyak rumah-rumah, kita pindahkan dengan cara memanusiakan bukan diusir,” ucap Bambang lagi.

Bambang juga menyarankan agar waduk Benanga Lempake sebagai pengendalian banjir disamping fungsi irigrasi juga sebagai wisata dan budidaya air tawar.

“Masing-masing Dirjen dan Kementerian segera sama-sama masterplannya direview kembali. Jangan sampai ibukota negara pindah, tapi daerah penyangga belum siap. Kita akan dukung lewat program prioritas 2020 yang konsepnya sebagai penyangga ibukota negara,” katanya.

Sebelumnya Syarief menegaskan jangan sampai di Jakarta banjir, di Kaltim juga banjir. “Ini jadi perhatian kita bersama. “Persoalan yang dihadapi Samarinda ini kita mempunyai perhatian besar. Beruntungnya Kaltim ditunjuk Ibukota negara, dan untungnya lagi Samarinda sebagai ibukota Kaltim. Jangan sampai tidak ada perubahan pindah ke sini sama saja banjir,” tegas Syarief dari Fraksi Nasdem.

Oleh karena itu, Syarief meminta kepada walikota Samarinda segera mereview ulang Tata Ruang Wilayah Samarinda. Ini agar kawasan resapan air terutama di waduk dan Sungai Karang Mumus (SKM) bisa diketahui pasti dan dilindungi.

Menurut Syarief, review ulang tata ruang Samarinda mendesak dilakukan seiring daya tamping air waduk Benanga yang tersisa sekitar 30 persen.

“Saya minta dari BWS betul-betul merencanakan dan jangan parsial saja. Ada Rp 26 miliar pengerukan. Jangan sampai selesai itu, tidak berlanjut dan bertambah lagi pengendapan,” katanya.

Begitu pula dengan Rifqinizamy, menurutnya memang sudah sepantasnya BWS memperhatikan. “Kewajiban BWS untuk mengamankan bendungan. Ulun (Saya dalam bahasa Banjar, red) bertanggung jawab secara moril untuk kota ini. Ulun waktu liburan Caturwulan (Sekolah, red) ke sini (Samarinda, red). Ada acil (Tante, red) di sini. Naik colt dari Barabai sampai ke sini,” kesahnya mengenang.

Namun sebut Rifqi Samarinda sebagai daerah penyangga Ibukota negara menjadi faktor dominan memprioritaskan pengendalian banjir di Samarinda.

“Kami harapkan pula membangun kota Samarinda bukan hanya untuk kota Samarinda sendiri tapi untuk kepentingan lebih luas. Jadi disesuaikan dengan Bapenas. Ini kota Samarinda bukannya kota yang 30 tahun lalu ulun ke sini, tapi kota yang menjadi ibukota negara. Bukan lagi orang kampung. Kami komit menetapkan Kaltim sebagai Ibukota negara, komitmen yang sama untuk mengaselerasikan Kaltim, lebih khusus Samarinda sebagai kota metropolitan dimasa datang,” tandasnya.

Dukungan disampaikan Aras yang menghabiskan masa mudanya di Kaltim dari tahun 1983-1989. “Saya SMP di Tarakan, dan SPG di Samarinda. Ada beban moril mendukung ini,” tandasnya.

Sementara Irwan dari Fraksi Demokrat menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Komisi V untuk pembangunan di Samarinda.

“Alhamdulillah semua sudah menyampaikan dukungan pembangunan Samarinda. Paska ditetapkan sebagai ibukota negara, semua kementerian telah merubah renstra mereka sesuai IKN. Rencana yang disusun tidak seperti biasa lagi. Tidak maksimalnya pendanaan APBN selama ini, sudah harus dirubah. Oleh karena itu Samarinda dikunjungi spesifik. Kita sudah dua kali ke Samarinda. Mohon maaf, puluhan tahun kunjungan ke Balikpapan terus, padahal ibukota di Samarinda. Kita menghadirkan pembangunan untuk Samarinda,” tegasnya.

Oleh karena itu Irwan mengajak bersama-sama meningkatkan kinerja pembangunan terhadap Samarinda. Terkait pengendalian banjir, Irwan menjelaskan akan terus mendorong BWS Kalimantan III selain pengerukan waduk juga membuat kolam retensi menggantikan lahan resapan air yang terlanjur dibangun perumahan.

“Jadi kita selamatkan sekarang lahan-lahan kosong dari pembangunan perumahan. Dan mesti dibebaskan Pemerintah Kota. Kemudian dibangun kolam retensi. Sehingga air hujan tidak masuk semua ke Sungai Karang Mumus,” ujar Irwan.

Menurut Irwan, tak sulit Pemerintah Kota untuk membebaskan lahan kosong agar bisa dibangun kolam retensi.

“Makanya yang dibebaskan jangan lahan yang sudah ada dibangun perumahan. Yang segera diamankan itu secara tata ruang adalah lahan kosong di SK kan sebagai ruang terbuka hijau atau kawasan sepandan, kawasan pelindung tangkapan air. Itu yang kemudian jadi kolam retensi. Terutama sekitar anak anak sungai sekitar SKM. Karena cukup 400 ribu meter per kubik,” bebernya.

Walikota Samarinda sendiri merasa bersyukur mendapat dukungan luar biasa dari Komisi V DPR RI.

”Terima kasih atas dukungannya, dan tahun ini ada pengerukan Rp 26 miliar. Kami Pemkot sudah menyiapkan lahan untuk pengerukan. Ada juga masuk di kota Samarinda program Kotaku yang bisa menambah daya tampung di SKM dan keindahan kota. Mohon dukungan BWS untuk penganggarannya juga yang lainnya. Intinya kami menerima jadinya sesuai kebijakan pusat, dan masalah sosial biar menjadi urusan kami,” kata Jaang.

Jaang mengungkapkan tahun 2019 lalu Pemkot Samarinda menganggarkan Rp 100.297.437.000 untuk optimalisasi pengendalian banjir di dua titik berada di jalur menuju bandara APT Pranoto yakni di Simpang 4 Sempaja dan di Blok 6 kelurahan Sempaja.

“Tahun 2020 ini kami juga telah menganggarkan sekitar Rp 15 miliar lebih untuk peningkatan drainase sub sistem di kawasan bandara Sungai Siring yang diproyeksikan mendukung program optimalisasi pengendalian banjir,” katanya.(dho)

Loading

Bagikan: