Foto Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Berau Syarifatul Syadiah
TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Gas subsidi LPG 3 kilogram (kg), realisasi di pasaran rentan salah sasaran. Kenapa demikian, karena banyak masyarakat tergolong mampu turut membeli untuk kebutuhan sehari hari, sebab harganya murah. Sehingga sering kali masyarakat yang berhak menggunakan LPG melon tersebut yang akhirnya tidak kebagian. Melihat fakta tersebut, DPRD Kabupaten Berau melalui Wakil Ketua I Syarifatul Syadiah mengatakan sangat mendukung kalau kedepan setiap pembelian Gas LPG 3 kg harus menggunakan KTP.
Harapannya supaya realisasi LPG melon tepat sasaran. Jika memang benar kebijakan itu diperuntukkan bagi kalangan masyarakat tidak mampu, maka sepenuhnya Lembaga Legeslatif Bumi Batiwakkal memberikan support agar beredarnya LPG 3 kg itu tepat sasaran. Sebab di masyarakat penjual LPG melon tidak memperhatikan tujuan utama Pemerintah dari hadirnya LPG 3 kg tersebut. Sampai sejauh ini kenapa LPG dengan volume lainnya seperti yang 5 dan 12 kg selalu mengalami kenaikan harga, karena LPG melon merupakan celah Pemerintah meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan energi gas untuk memasak.
“Setidaknya dengan harus memakai KTP dalam setiap pembelian LGP 3 kg, bisa sekaligus mengevaluasi untuk menertibkan penggunaLPG melon dengan melihat pekerjaannya. Jadi, tidak dimanfaatkan oknum oknum kurang bertanggung jawab, yakni jelas jelas memiliki ekonomi mampu memilih gunakan LPG 3 kg. Sebab mencari yang murah, tapi berdampak terhadap yang berhak sering tidak kebagian, kan kasihan,” ungkap Dewan yang sehari harinya akrab disapa Sari tersebut.
Lanjut beliau, untuk masyarakat yang memang berhak mendapatkan, diharapkan menjadi prioritas untuk mendapatkan LPG melon itu. Makanya berharap rencana itu kalau bisa segera diterapkan, agar tujuan untuk membantu masyarakat bawah tercapai. “Dalam hal ini, Dewan sepakat kalau tujuannya itu untuk tepat sasaran sehingga program pemerintah ini betul-betul dirasakan masyarakat tidak mampu. Jangan sampai BBM subsidi dan gas subsidi, tapi yang menikmati justru bukan kalangan dari bawah. Harapan kami bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Tentunya, pada OPD terkait tolong lakukan fungsi pengawasan lebih ketat dilapangan,” ujar Wakil Rakyat asal Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut. (Adv/Nht/Asti)
