SAMARINDA, Swarakaltim.com – Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik memimpin Rapat Pimpinan Evaluasi Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 di Ballroom Hotel Puri Senyiur Samarinda, Selasa 21 November 2023.
Rapim dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Asisten Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Ujang Rachmad, Asisten Pemerintahan dan Kesra H Syarijuddin, para kepala dinas/badan dan kepala biro lingkup Setda Prov Kaltim, direktur rumah sakit dan Ketua TGUP3 Kaltim Dr Adi Buhari, staf ahli/staf khusus dan tenaga ahli Pj Gubernur.
Usai memimpin rapat dihadapan puluhan awak media, Pj Gubernur Akmal Malik mengakui kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim terkait realisasi anggaran hingga pertengahan November telah mengalami kemajuan cukup signifikan.
“Jika beberapa bulan lalu ada 23 OPD, sekarang tinggal 12 OPD,” sebutnya dikutip Swara Kaltim melalui berita Biro Adpim Setprov Kaltim.
Bahkan dari 12 OPD ini, lanjutnya, dipastikan akan berkurang lagi, kecuali ada beberapa OPD yang masih besar anggaran belum terealisasi atau prognosanya kisaran 63 persen hingga akhir tahun.
“Kondisi ini akan menjadi perhatian serius kita,” tegasnya.
Dan Direktur Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini pun menegaskan jajarannya perlu melakukan langkah-langkah antisipasi, seperti sisi perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran.
Tiga komponen itu menurut dia, terjadi permasalahan selama ini, sehingga menghambat lajunya realisasi kegiatan dan program berdampak lambatnya serapan anggaran.
“Masing-masing unik dan sangat kasuistk. Tapi kita sudah melakukan evaluasi dan jumlahnya terus berkurang,” jelasnya.
Akmal meyakini upaya-upaya dan evaluasi yang intensif dilakukan mampu mengurangi bahkan meminimalisir permasalahan yang dihadapi OPD dalam merealisasikan anggarannya selama ini.
“Dan kita perkirakan nanti posisi realisasi serapan anggaran kita 93 persen hingga akhir tahun. Jadi angkanya naik dari tahun sebelumnya,” sebutnya.
Untuk itu Akmal mengaku dirinya dibantu Sekda dan tim pembina OPD akan terus mendorong seluruh instansi agar secara konsisten mengajukan anggaran per triwulan agar tidak terjadi devisiasi.
Kedepan lanjutnya, akan diberlakukan punishment bagi OPD yang lalai dan tidak sungguh-sungguh dalam perencanaan, pelaksanaan hingga penganggaran instansinya yang berdampak rendahnya realisasi anggaran.
Punishment menurut dia, sama halnya reward bagi OPD yang mampu merealisasikan anggarannya efek dari perencanaan hingga pelaksanaan yang baik.
“Punishment dapat berupa pengurangan anggaran atau anggaran mereka dialihkan ke tempat lain (instansi lain),” tegasnya.
Namun, Akmal tetap yakin evaluasi yang lebih intens mampu mendorong OPD berkinerja lebih baik, terutama dalam merealisasikan anggarannya.
“Optimis serapan anggaran kita bisa dicapai tinggi. Asal kinerjanya berorientasi pada program atau prioritas, bukan semata pelaksanaan urusan,” ungkapnya.
Sesuai hasil evaluasi realisasi anggaran untuk progress fisik dan keuangan hingga 15 November 2023, tercatat 5 OPD mencapai 75 hingga 89,99 persen (hijau), 28 OPD mencapai 60 – 74,99 persen (kuning), dan 12 OPD dibawah 59 persen (merah).(adv-diskominfo kaltim/adpimprov/aya/dho)
Penulis : (aya/sk)
Editor : Alfian
Publisher : Rina
