SAMARINDA, Swarakaltim.com – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa kolaborasi yang erat antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan DPRD sangat diperlukan dalam menghadapi berbagai tantangan, khususnya menjelang beroperasinya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang akan berlokasi di Kaltim. Ananda menyampaikan bahwa seiring dengan penetapan Kaltim sebagai pusat pemerintahan IKN, tantangan yang dihadapi masyarakat akan semakin beragam dan kompleks. Oleh karena itu, sinergi antara Pemprov dan DPRD menjadi kunci utama dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada dan memanfaatkan peluang-peluang baru yang muncul akibat perubahan besar ini. “Sebagai pusat

  SAMARINDA, Swarakaltim.com – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, mendorong agar pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Kaltim menjadi prioritas, khususnya terkait distribusi guru. Ananda mengungkapkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam akses pendidikan antara wilayah kota dan pedesaan, terutama bagi guru-guru yang bertugas di daerah terpencil. “Tidak boleh ada perbedaan dalam hak mendapatkan akses pendidikan yang layak di Kaltim. Baik itu di kota maupun desa, harus ada kesetaraan, baik dari segi fasilitas maupun tenaga pengajar,” ujarnya. Guru-guru di wilayah pedalaman sering kali menghadapi tantangan yang jauh lebih besar, seperti keterbatasan akses

  SAMARINDA, Swarakaltim.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Shemmy Permata Sari, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata Kota Bontang. Menurutnya, kerjasama yang solid antar semua pihak akan memastikan pengembangan sektor pariwisata yang lebih maksimal dan komprehensif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian daerah. Shemmy menjelaskan bahwa setiap pihak memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem pariwisata. “Pemerintah perlu membuat regulasi yang mendukung pengembangan pariwisata, pelaku usaha harus kreatif dalam menawarkan produk wisata, sementara masyarakat harus berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya. Dia menambahkan

  SAMARINDA, Swarakaltim – Anggota DPRD Kaltim Dapil Samarinda, Sayid Muziburrachman, menyoroti kondisi jalan yang rusak parah di sekitar Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang. Jalan Rel Poros, yang setiap hari dilalui warga, menjadi perhatian utama karena kondisinya yang semakin memburuk. Sayid mengungkapkan bahwa dirinya menerima banyak keluhan dari warga, terutama terkait kerusakan parah jalan tersebut. “Salah satu aspirasi yang saya dengar dari warga adalah permintaan mereka untuk perbaikan Jalan Rel Poros yang telah lama dibiarkan dalam kondisi buruk,” ujarnya. Warga setempat pun merasa khawatir akan keselamatan mereka. “Setiap kali hujan, jalan ini selalu

  SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sulasih, memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur yang telah mendampingi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui berbagai program pembangunan. Menurutnya, sektor UMKM memiliki peran krusial dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun pendampingan pemerintah sangat diperlukan untuk memperkuat sektor ini. “Melibatkan UMKM dalam pembangunan sangat strategis untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi keluarga. Program-program yang melibatkan UMKM yang dilaksanakan oleh dinas-dinas sangat saya dukung, karena dapat membantu masyarakat serta meningkatkan perekonomian keluarga,” ujar Sulasih. Sulasih juga menambahkan bahwa dirinya memiliki

  SAMARINDA, Swarakaltim.com – Anggota DPRD Kaltim, Selamat Ari Wibowo, mendorong Indonesia untuk mencapai kemandirian pangan. Ia menyesalkan kenyataan bahwa Indonesia masih bergantung pada impor pangan, meskipun potensi pertanian dalam negeri sangat besar. Selamat menjelaskan bahwa meskipun kebijakan impor bertujuan untuk mencegah kelangkaan pangan, hal tersebut justru berdampak pada mahalnya harga produk lokal. “Pangan itu sangat vital. Jika terjadi kelangkaan, negara akan kacau. Untuk itu, pemerintah lebih memilih mengimpor, agar pasokan pangan tetap ada,” ujar Selamat. Namun, ia menegaskan bahwa mengandalkan impor bukanlah solusi untuk memperkuat kemandirian pangan Indonesia. Selamat yakin, jika impor dihentikan,