TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Dedy Okto Nooryanto saat dijumpai di kantornya Jl Gatot Subroto, Kecamatan Tanjung Redeb usai rapat paripurna, Senin (24/3/2025) mengatakan bahwa, tugas DPRD setelah menerima bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kapala daerah adalah mendalami secara internal sesuai tata tertib. “Pendalaman itu bisa saja dengan membentuk panitia khusus atau panitia kerja output dari panitia khusus atau panitia kerja adalah rekomendasi yang berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Karena LKPJ bertujuan

TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Seiring dengan tumbuh kembangnya perkebunan kelapa sawit diwilayah Kabupaten Berau saat ini, membuat masyarakat seolah berlomba untuk memperbanyak produksinya. Hanya saja keberadaan pabrik yang sudah berdiri masih sebatas menampung petani sawit yang masuk dalam kerjasama mereka. Oleh sebab itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau mendukung sekali jika ada rencana pembangunan pabrik baru supaya harga yang ditawarkan untuk Tandan Buah Segar (TBS) bisa lebih bersaing. Menurut anggota Komisi II DPRD Bumi Batiwakkal Sakirman, bahwa pentingnya pembangunan pabrik Crude Palm Oil (CPO) di wilayah perkebunan Berau akan sangat berdampak positif bagi

TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Sebelum genap tiga bulan tahun anggaran 2024 berakhir, Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Berau telah terima Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Berau Tahun Anggaran (TA) 2024. Penyampaian dokumen oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tersebut terlaksana melalui rapat paripurna DPRD, Senin (24/3/2025) bertempat diruang rapat gabungan Komisi lembaga legeslatif Bumi Batiwakkal jalan Gatot Subroto Kecamatan Tanjung Redeb. Nampak dalam kegiatan itu, Bupati Sri Juniarsih Mas langsung hadir untuk menyerahkan dokumen LKPJ kepada Ketua DPRD Dedy Okto Nooryanto, yang juga didampingi

TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Menurut Sekretaris Fraksi Demokrat Perjuangan Indonesia (DPI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Rudi P Mangunsong saat berbincang diruang kerjanya jalan Gatot Subroto, Kecamatan Tanjung Redeb baru baru ini mengatakan, program wajib belajar 12 tahun sepertinya belum maksimal terealisasi di Bumi Batiwakkal, khususnya di beberapa perkampungan agak pelosok. Kenapa demikian, karena ada beberapa kampung masih sangat rendah angka kelulusan belajar 6 tahun atau jenjang Sekolah Dasar (SD). Hal ini membuat dirinya merasa khawatir dengan masa depan generasi penerus daerah, terutama di perkampung terpencil yang mana kesadaran mengutamakan Pendidikan sangat

TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Minimnya lahan pertanian di Kabupaten Berau akan membuat daerah terus bergantung pasokan dari daerah luar seperti Sulawesi dan Jawa. Hal itu tentu mulai menghawatirkan, dimana untuk saat ini di Bumi Batiwakkal hanya Kampung Buyung Buyung, Kecamatan Tabalar lalu Kampung Lababan, Kecamatan Teluk Bayur kemudian Kampung Merancang, Kecamatan Gunung Tabur yang tetap focus kembangkan sektor pertaniannya, sedangkan kecamatan lain masih belum ada realisasinya. Mengungkapkan hal tersebut Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Sutami saat berbincang di kantor Dewan Jl Gatot Subroto, Kecamatan Tanjung Redeb beberapa waktu lalu. “Menyikapi