TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau menyatakan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan ajang Maratua Jazz 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 hingga 29 Juni mendatang. Hal itu disampaikan Ketua Komisi III, Liliansyah saat berjumpa di kantor DPRD Jl Gatot Subroto, Tanjung Redeb. “Festival tahunan ini sempat berada di ambang pembatalan akibat penyesuaian anggaran daerah sebagai dampak kebijakan Pemerintah pusat, namun akhirnya terselamatkan berkat peran serta pihak swasta yang siap mengambil alih penyelenggaraan event itu,” ungkapnya. Liliansyah juga mengapresiasi keterlibatan sektor non-pemerintah dalam menjaga kelangsungan kegiatan tersebut. Beliau

TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Santer terdengar rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengambil alih pengelolaan Pulau Kakaban, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau. Hal ini menuai penolakan keras dari berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bumi Batiwakkal. Anggota Komisi III DPRD Berau, Sa’ga menyebut, pengambilalihan tersebut dapat berpotensi merugikan daerah. Sebab, dari pengalaman sebelumnya, pengambilalihan sektor penting daerah seperti kehutanan dan kelautan, justru menimbulkan banyak polemik baru. Jika Pulau Kakaban diambil Pemerintah provinsi, ucapnya, hal serupa bisa terjadi. “Kita pernah menghadapi masalah serius saat kewenangan di sektor strategis dialihkan. Jangan sampai kejadian yang sama

TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Ahmad Rifai, menyoroti minimnya ruang hiburan di Bumi Batiwakkal. Menurutnya, masyarakat saat ini haus akan kegiatan rekreatif dan hiburan, namun belum tersedia cukup banyak wadah yang bisa menampung kebutuhan tersebut secara optimal. “Lihat saja, acara apapun yang digelar di GOR jalan Pemuda, Tanjung Redeb pasti ramai. Bahkan bioskop yang baru buka itu tidak pernah sepi. Ini menunjukkan masyarakat Berau memang haus akan hiburan,” kata Dewan asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. Rifai menegaskan bahwa masyarakat Berau memiliki daya beli