TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Beroperasinya Dermaga Teluk Sulaiman, Kecamatan Biduk biduk, Kabupaten Berau diharapkan mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antarwilayah, khususnya dalam mendukung sektor perdagangan dan perikanan. Sehingganya, sinergi lintas sektor sangat diperlukan, agar pembangunan tersebut segera tuntas, termasuk beberapa masalah teknis yang muncul sehingga memperlambat realisasi di lapangan. Mengungkapkan hal itu Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lembaga Legeslatif Bumi Batiwakkal, Liliansyah dalam obrolan baru baru ini saat berjumpa di kantor Dewan Jl Gatot Subroto, Tanjung Redeb. “Namun sejauh ini informasi kami terima, keberadaan dermaga itu sedang diperjuangkan ke

TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2018 yang mengatur kewajiban perusahaan untuk merekrut paling tidak 80 persen tenaga kerja lokal akan terus dikawal oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau. Pasalnya sampai saat ini, masih ada saja perusahaan yang belum sepenuhnya patuh dengan paying hukum tersebut dengan alasan kompetensi. Disisi lain, Pemerintah Daerah sedang berusaha sekuat tenaga untuk mengurangi angka pengangguran. Oleh sebab itu, perusahaan yang beroperasi di wilayah Bumi Batiwakkal inilah yang diharapkan mampu menyerap setidaknya 80 persen tenaga lokal dari sekian jumlah karyawannya. Menurut Ketua Komisi I

TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Memasuki pembahasan APBD tahun 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau menekankan Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mengevaluasi asset yang sudah tidak layak pakai. Hal ini dimaksudkan agar mengurangi beban anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terkait perawatan, sedangkan manfaatnya jauh lebih kecil dibanding biaya merawatnya. Momentum pembahasan anggaran 2026 tersebutlah yang diharapkan Legeslatif bisa dimanfaatkan Pemda untuk mengecek kembali data usia asset Pemerintah. Meskipun nanti dalam prakteknya, penggantiannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritas usia dan tingkat kerusakan. Hal ini ditegaskan oleh anggota DPRD Berau Ahmad