TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Gideon Andris, memberikan tanggapan terkait persoalan lahan dan sumber bahan baku yang digunakan oleh PT Kertas Nusantara. Menurutnya, bahan baku utama yang digunakan dalam proses produksi bubur kertas berasal dari anak perusahaan mereka, yakni PT Tanjung Redeb Hutani (TRH). Gideon menjelaskan bahwa saat ini TRH tengah melakukan pembenahan dan restrukturisasi untuk mendukung kelancaran pasokan bahan baku. Ia menegaskan pentingnya pemetaan yang jelas terhadap kawasan hutan, agar tidak terjadi tumpang tindih antara lahan milik swasta dan milik negara. “Karena ini menyangkut

TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan tepian Bandara Kalimarau, Teluk Bayur menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau. Agus Uriansyah, meminta agar permasalahan ini ditangani secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait. Menurutnya, pihaknya telah menerima laporan dari koordinator PKL di lokasi tersebut. Ia menilai perlu adanya kajian yang mendalam terkait manfaat dan dampak keberadaan PKL, terutama menyangkut aspek keselamatan penerbangan. “Wilayah itu berada di jalur landasan pesawat saat hendak mendarat. Ini tentu harus dipertimbangkan secara matang, apakah aktivitas PKL di sana tidak mengganggu keselamatan penerbangan,”

TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Dana Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) sampai saat ini masih menjadi momok dan perbincangan hangat, bahkan sering mencuat menjadi kasus yang mampu menyeret tokoh politik maupun pejabat pemerintaha, sebab realisasinya sering tidak tepat sasaran. Hal ini diakui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, bahwa meskipun sudah diawasi, namun masih terkadang ada celah untuk belok dan diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pengawasan realisasi dana hibah di Kabupaten melibatkan beberapa pihak, mulai dari Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas

TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, Kalimantan Timur, tengah bersiap melakukan rotasi terhadap sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Terkait hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Dedy Okto Nooryanto, menyampaikan harapannya agar langkah ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan berdampak nyata terhadap peningkatan kinerja pelayanan publik. “Rotasi pejabat merupakan hal yang wajar dalam sistem birokrasi. Namun, saya menegaskan pentingnya menempatkan pejabat yang tidak hanya memiliki loyalitas, tetapi juga kapasitas dan kompetensi di bidangnya. Saya berharap mutasi nanti menempatkan kepala dinas yang punya pemahaman dan kompetensi yang baik, agar bisa

TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Wakil Ketua I Dewan Perwajilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Subroto, menanggapi serius laporan masyarakat terkait dugaan pencemaran limbah tambang di Kecamatan Segah. Persoalan ini diduga telah merusak tanaman sawit milik warga, memicu ketegangan antara warga dan salah satu perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut. Dewan dari Partai Golongan Karya (Golkar) itu menyebut kerusakan lahan sawit yang dialami warga bukan persoalan kecil, karena berdampak langsung terhadap sumber penghasilan masyarakat. Ia meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau untuk segera mengambil langkah konkret. “Kami mendorong DLHK agar segera

DPRD Desak Kajian Serius Terkait Abrasi Pulau Derawan TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Ancaman abrasi yang terus menggerus wilayah pesisir Pulau Derawan mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi III Dewan Perwajilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Sa’ga. Legislator dari daerah pemilihan pesisir itu mengingatkan agar penanganan abrasi tidak dilakukan secara serampangan dan lepas dari kajian kondisi geografis setempat. Menurutnya, proyek yang menyangkut penanganan abrasi harus dirancang berdasarkan pemahaman yang kuat terhadap kondisi alam Pulau Derawan. Ia mencontohkan, meski sebelumnya sudah ada anggaran hingga Rp 25 miliar untuk penanganan abrasi, namun hasil di lapangan dinilai belum

TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Sebagai salah satu daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN), Kabupaten Berau terus berupaya meningkatkan potensi yang ada agar mampu menjadi daerah yang mandiri dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah pengembangan potensi wisata di Berau, selain terus mengembangkan potensi lokasi wisatanya, fasilitas pendukung seperti akses transportasi baik darat dan laut juga terus ditingkatkan, termasuk jalur Sungai Dermaga Sanggam. Saat ini fasilitas dermaga penyeberangan tersebut masih jauh dari layak untuk mendukung akses wisata daerah. Hal ini diungkapkan oleh Anggoat Dewan Perwajilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Grace Warastuty Langsa. Menurutnya, meskipun fasilitas yang

TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Potensi sektor tambak dan perikanan di Kabupaten Berau dinilai masih bisa dikembangkan secara optimal. Namun demikian, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bumi Batiwakkal, Rudi P Manunsong menegaskan bahwa perhatian terhadap aspek pemasaran menjadi faktor penentu keberhasilan sektor ini sebagai tulang punggung ekonomi pesisir. Menurut Rudi, selama ini sebagian besar petambak menghadapi tantangan serius dalam hal distribusi dan pemasaran hasil panen. Hal ini menyebabkan keuntungan tidak maksimal meski produktivitas tambak cukup baik. “Produksi saja tidak cukup. Tanpa strategi pemasaran yang matang, hasil panen hanya akan memberi manfaat setengah.

TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Menurut Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Sakirman, setiap tahunnya pelatihan sasar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di gelar Pemerintah daerah (Pemda) melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) juga lembaga lainnya rutin di programkan. Namun sayangnya minim tindak lanjut, sehingga hasilnya kurang maksimal. “Kenapa kami katakan demikian, coba Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lakukan evaluasi dari banyaknya pelatihan yang sudah dilaksanakan, berapa UMKM atau Industri Kecil menengaha (IKM) yang benar-benar berjalan dan bisa meningkatkan ekonomi mereka,” ungkap Sakirman dijumpai di kantor DPRD jalan Gatot