TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Batiwakkal saat ini selain konsen akan pencapaian Sambungan Rumah (SR) juga bagaimana pembayaran dari pelanggan lancar. Namun menurut Anggota DPRD Berau, Elita Herlina saat berbincang di kantor Dewan Jl Gatot Subroto, Kecamatan Tanjung Redeb beberapa waktu lalu menekankan akan kejadian adanya dugaan penipuan yang melibatkan oknum mantan pegawai perusahaan plat merah tersebut, yakni melakukan penyelewengan dana pembayaran air dari pelanggan, beliau minta ada tindakan tegas dari perusahaan. “Karena hingga saat ini, belum tentu korbannya sudah melapor semua. Karena itu, menyikapi permasalah tersebut, mata rantai

TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Kategori pemukiman kumuh ternyata masih ada di wilayah Kabupaten Berau. Menanggapi hal tersebut Anggota DPRD Bumi Batiwakkal, Sa’ga menekankan, menyikapi pemukiman kumuh perlu perhatian khusus dari Pemerintah daerah (Pemda) untuk segera menuntaskan masalah ini, mengingat Berau sudah diakui sebagai kabupaten maju dengan jumlah desa mandiri yang semakin banyak. “Kebetulan sebagaimana target Petinggi Kota Sanggam, Berau dimana tidak ada lagi kampung tertinggal, seyogyanya mengacu akan hal itu, Bumi Batiwakkal harus bebas dari pemukiman kumuh juga. Artinya sangat diharapkan dari sekarang maupun yang akan datang harus bisa dituntaskan daerah kumuh. Peran DPRD

TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Meningkatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau Tahun Anggaran (TA) 2024 setelah adanya perubahan, tentu sangat menggembirakan. Tetapi, hal penting harus diperhatikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau terkait optimalisasi serapan Anggaran tersebut. Hal tersebut dikutip Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Rifai dari pandangan akhir Fraksinya saat penetapan Perubahan APBD TA 2024 Agustus lalu. Beliau juga menegaskan bahwa pengelolaan anggaran ini harus dijalankan secara maksimal oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Mengingat anggaran ini sangat diperlukan, setelah ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah

TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Pasar Sanggam Adji Dilayas (SAD)  merupakan salah satu lokasi dikunjungi Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), Kamis (26/9/2024). Tentu saja penampakan dari berbagai sudut pasar tradisional Kabupaten Berau tersebut, dipersiapkan semaksimal mungkin, baik kerapian maupun kebersihannya. Mengungkapkan hal tersebut Anggota DPRD Bumi Batiwakkal, Sumadi via seluler. “Dampak positif dari bertandangnya Pejabat nomor satu di Indonesia tersebut ke daerah kita tercinta ini, sangat kami harapkan kerapian dan kebesihan Pasar SAD telah tercipta hingga berkelanjutan bisa di pertahankan,” kata Anggota Fraksi Partai Keadilan sejahtera (F-PKS) itu. Selain itu peluang dari kedatangan

TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Kabupaten Berau, Abdurrahman U, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, penetapan Unsur Pimpinan definitif DPRD Berau masih tertunda. Hal itu berdampak terhadap pembentukan Alat Kelengkapan DPRD (AKD), yang mana hingga saat ini belum terbentuk. Apa penyebabnya, menurut Sekwan, karena ketiga partai politik (parpol) belum memberikan jawaban terkait nama yang diamanahi untuk mengisi kursi Unsur Pimpinan DPRD, sehingga proses ini masih harus menunggu lebih lama. “Kami sudah menyurati ketiga parpol, dimana kami meminta Senin mendatang harus ada jawaban, siapa yang diusung,” ungkap Abdurrahman. Salah satu kendala

TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau masa jabatan tahun 2024-2029, telah menjalankan tugas sebagai Wakil Rakyat kurang lebih sekitar 6 minggu. Dimana berdasarkan ranking perolehan berhak menduduki kursi empuk sebagai Wakil Ketua dua di Lembaga Legeslatif Bumi Batiwakkal adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Saat dikonfirmasi siapa yang dipercayakan menjadi Wakil Ketua Dua DPRD Berau kepada Ketua DPD PKS Berau yang juga merupakan salah satu Anggota DPRD yakni Sumadi menjelaskan hingga saat ini masih menunggu keputusan dari DPP PKS. “Jadi Khusus posisi Wakil Ketua Dua, Ketua dan Sekretaris Fraksi