BALIKPAPAN, Swarakaltim.com – Ketua Komisi 4 DPRD Kota Balikpapan Gasali memastikan, niat maju menjadi Ketua KONI Kota Balikpapan 2026-2030 untuk membawa KONI Balikpapan lebih baik kedepanya. ”Saya siap menjadi ketua KONI Balikpapan. Niat saya untuk maju menjadi Ketua KONI Kota Balikpapan, adalah untuk membawa KONI Balikpapan menjadi lebih solid dan berprestasi. Saya juga ingin membangun sistem pembinaan olahraga yang tangguh, profesional, dan tentunya mampu mengangkat nama Balikpapan di level provinsi, nasional, hingga internasional,” tegasnya. Senin (26/5/2025). Lanjut Gasali,  untuk memajukan olahraga Balikpapan , tentunya diperlukan kolaborasi dan sinergia semua pihak, sehingga ia mengusung visi

BALIKPAPAN, Swarakaltim.com -Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) untuk Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025–2029 dilaksanakan di Aula Pemkot Balikpapan. Dari hasil RPJMD itu, di tetapkan 9 prioritas utama yang akan menjadi pijakan pembangunan selama lima tahun ke depan. Menurut Wakil Walikota Balikpapan Bagus Susetyo, pihaknya berharap kegiatan Musrembang RPJMD ini  tidak hanya  sekadar rutinitas lima tahunan, melainkan momentum penting dalam perjalanan arah pembangunan Kota Balikpapan. ”Kami akan terus berupaya menyelaraskan visi dan misi kepala daerah dengan kebutuhan riil masyarakat, serta memastikan program-program lintas OPD berjalan terarah dan sinergis,” tegas Bagus kepada media, Senin (26/5/2025)

BALIKPAPAN, Swarakaltim.com – DPRD Kota Balikpapan kembali menggelar Rapat Paripurna, kali ini Rapat Paripurna ke-12 Masa Sidang III Tahun Sidang 2024/2025 dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengarusutamaan Gender, Senin (26/5/2025). ”Raperda ini merupakan langkah awal penting untuk memperkuat arah kebijakan pembangunan kota yang lebih adil dan berkelanjutan. Raperda ini dirancang agar perspektif gender terintegrasi dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program,” kata Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, Senin (26/5/2025) “Pengarusutamaan gender merupakan bagian penting dari upaya menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif,” sambungnya. Sementara itu, Wakil Wali

BALIKPAPAN,Swarakaltim.com – Pemerintah Kota Balikpapan melalui Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi (BPPDRD) Kota Balikpapan memberikan kemudahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan biaya nol. Artinya  kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berlaku dengan syarat tertentu. Menurut Kepala BPPDRD Balikpapan, Idham Mustari,terdapat dua kebijakan utama terkait BPHTB. Pertama, pembebasan penuh atau tarif 0 persen bagi MBR. Kedua, potongan sebesar 20 persen untuk masyarakat umum yang hendak mengurus BPHTB pertama dan masih memiliki catatan “terutang” di sertifikat tanah atau bangunan. “Untuk masyarakat umum yang mengurus BPHTB pertama dan sertifikatnya masih