SAMARINDA, Swarakaltim.com – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPPKUKM) Kalimantan Timur (Kaltim) semakin memperketat pengawasan terhadap produk makanan dan obat-obatan di pasaran. Langkah ini dilakukan melalui pengawasan terpadu yang melibatkan 11 perangkat daerah guna memastikan keamanan dan kesesuaian produk dengan standar yang berlaku. Kepala DPPKUKM Kaltim, Heni Purwaningsih, menjelaskan bahwa pengawasan ini tidak hanya mencakup harga dan kesesuaian isi produk dengan label, tetapi juga menyoroti masa kadaluarsa serta komposisi bahan baku yang digunakan dalam produk tersebut. “Kami ingin memastikan harga sesuai, kemudian kesesuaian isi dengan labelnya. Selain itu, kami juga mengawasi masa kedaluwarsa

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Dinas Sosial (Dinsos) tengah berupaya untuk menjadi bagian dari program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Program ini dirancang untuk memberikan pendidikan gratis dan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Pemerintah menargetkan penerima manfaat berasal dari kelompok desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sekolah Rakyat akan dibuka untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA dengan standar pendidikan nasional. Selain mata pelajaran akademik, kurikulum juga akan menitikberatkan pada pembentukan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, serta keterampilan.

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPPKUKM) Kalimantan Timur (Kaltim) menemukan adanya ketidaksesuaian volume pada produk minyak goreng Minyakita yang beredar di Balikpapan. Produk yang seharusnya memiliki isi 1 liter ternyata tidak mencapai volume yang tertera pada kemasan. Temuan ini menimbulkan kekhawatiran terkait kejujuran pelaku usaha dalam mendistribusikan barang kebutuhan pokok kepada masyarakat. Kepala DPPKUKM Kaltim, Heni Purwaningsih, menegaskan bahwa produk Minyakita yang volumenya tidak sesuai harus segera ditarik dari peredaran. “Jadi ditemukan Minyakita yang volumenya di dalam kemasan tertulis 1 liter, tapi ternyata tidak sampai 1 liter. Sesuai prosedur, produk

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) membuka posko pengaduan untuk menindaklanjuti dugaan pungutan liar dalam pelaksanaan wisuda atau pelepasan siswa di sejumlah sekolah di daerah tersebut. Langkah ini diambil sebagai respons atas keluhan masyarakat terkait praktik yang dinilai membebani orang tua peserta didik. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kaltim, Mulyadin, menegaskan bahwa masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui nomor telepon +62 811-1713-737 atau langsung datang ke kantor Ombudsman. “Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap laporan dan memastikan hak-hak masyarakat terlindungi,” ujarnya melalui press release. Penyelenggaraan acara wisuda di sekolah sebenarnya tidak dilarang,

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) mendapat perhatian serius dari DPRD Kaltim. Sekretaris Komisi I, Salehuddin, menekankan pentingnya perbaikan administrasi agar kesalahan pada Pilkada 2024 tidak terulang, mengingat PSU ini berpotensi menyedot anggaran yang tidak sedikit. Keputusan PSU diambil berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilkada. Di Kukar, MK mendiskualifikasi Edi Damansyah sebagai calon bupati karena telah melampaui batas maksimal masa jabatan. Dengan demikian, KPU Kukar diwajibkan menggelar PSU dalam waktu 60 hari dengan daftar pemilih tetap (DPT) yang sama. Sementara

SAMARINDA,Swarakaltim.com – Insiden tabrakan kapal terhadap Jembatan Mahakam kembali terjadi, menambah daftar panjang kasus serupa yang kini sudah mencapai 22 kali tanpa adanya penyelesaian yang jelas. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan bahwa koordinasi antar-stakeholder perlu diperkuat agar kejadian ini tidak terus berulang. Reza menyoroti bahwa meskipun kewenangan penuh terhadap Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) berada di tangan pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap bisa berperan dalam mencari solusi terbaik untuk Kalimantan Timur. “Kita di daerah memang tidak bisa mencopot Kepala KSOP, karena itu kewenangan pusat. Tapi kita bisa