SAMARINDA, Swarakaltim.com – Proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) mendapat perhatian serius dari DPRD Kaltim. Sekretaris Komisi I, Salehuddin, menekankan pentingnya perbaikan administrasi agar kesalahan pada Pilkada 2024 tidak terulang, mengingat PSU ini berpotensi menyedot anggaran yang tidak sedikit. Keputusan PSU diambil berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilkada. Di Kukar, MK mendiskualifikasi Edi Damansyah sebagai calon bupati karena telah melampaui batas maksimal masa jabatan. Dengan demikian, KPU Kukar diwajibkan menggelar PSU dalam waktu 60 hari dengan daftar pemilih tetap (DPT) yang sama. Sementara

SAMARINDA,Swarakaltim.com – Insiden tabrakan kapal terhadap Jembatan Mahakam kembali terjadi, menambah daftar panjang kasus serupa yang kini sudah mencapai 22 kali tanpa adanya penyelesaian yang jelas. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan bahwa koordinasi antar-stakeholder perlu diperkuat agar kejadian ini tidak terus berulang. Reza menyoroti bahwa meskipun kewenangan penuh terhadap Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) berada di tangan pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap bisa berperan dalam mencari solusi terbaik untuk Kalimantan Timur. “Kita di daerah memang tidak bisa mencopot Kepala KSOP, karena itu kewenangan pusat. Tapi kita bisa

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Perumdam Tirta Kencana terus merancang strategi bisnis guna meningkatkan pendapatan sekaligus kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fokus utama yang diusung adalah perbaikan dan pengembangan layanan distribusi air bersih bagi warga Samarinda. Direktur Pelayanan Perumdam Tirta Kencana, Widyastuti Supartinah, menyampaikan bahwa pada 2025 mendatang, pihaknya akan menambah dua Instalasi Pengolahan Air (IPA), yakni IPA Bendang II dan IPA Berambai. “Selain itu, pengendalian kolam air juga menjadi prioritas utama kami. Kami juga tengah menyiapkan digitalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan pemasangan smart meter di beberapa titik,” ungkap Widyastuti saat ditemui di

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Meski banyak daerah di Kalimantan Timur telah mengubah lubang bekas tambang menjadi objek wisata, hingga kini Samarinda belum memiliki destinasi serupa. Padahal, potensi tersebut cukup besar dan secara hukum diperbolehkan, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2014 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Terlebih, Wali Kota Samarinda Andi Harun telah menetapkan bahwa kota ini akan bebas dari aktivitas tambang batu bara pada 2026. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan terkait pemanfaatan lubang eks tambang yang sudah ada. Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Samarinda, Andy Ariefin, mengungkapkan bahwa pihaknya

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Bawaslu Kalimantan Timur (Kaltim) tengah mempersiapkan strategi pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dan Kutai Kartanegara (Kukar). PSU ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dikeluarkan pada 24 Februari 2025. Ketua Bawaslu RI, Rahmad Bagja, menegaskan bahwa seluruh pihak harus menghormati dan menjalankan keputusan MK yang bersifat final. “Meski sempat ada perbedaan pandangan antara penyelenggara pemilu dan MK, keputusan ini wajib kita jalankan. Kami akan memastikan PSU berjalan sesuai aturan dan prinsip demokrasi,” ujar Rahmad Bagja, Rabu (5/3/2025).

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Pemilu 2024 sekaligus meluncurkan buku Potret Pengawasan Bawaslu Kaltim di Pemilu 2024. Acara ini berlangsung di Hotel Bumi Senyiur, Samarinda, Rabu (5/3/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Ketua Bawaslu RI Rahmad Bagja, perwakilan partai politik, organisasi masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Ketua Bawaslu Kaltim, Hari Dermanto, menyampaikan bahwa buku Potret Pengawasan merupakan dokumentasi lengkap tentang tahapan pengawasan pemilu, mulai dari pencalonan partai politik hingga dinamika dalam setiap proses pemilu. “Buku ini menjadi referensi penting bagi akademisi,