TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Kabupaten Berau, Abdurrahman U, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, penetapan Unsur Pimpinan definitif DPRD Berau masih tertunda. Hal itu berdampak terhadap pembentukan Alat Kelengkapan DPRD (AKD), yang mana hingga saat ini belum terbentuk. Apa penyebabnya, menurut Sekwan, karena ketiga partai politik (parpol) belum memberikan jawaban terkait nama yang diamanahi untuk mengisi kursi Unsur Pimpinan DPRD, sehingga proses ini masih harus menunggu lebih lama. “Kami sudah menyurati ketiga parpol, dimana kami meminta Senin mendatang harus ada jawaban, siapa yang diusung,” ungkap Abdurrahman. Salah satu kendala

TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau masa jabatan tahun 2024-2029, telah menjalankan tugas sebagai Wakil Rakyat kurang lebih sekitar 6 minggu. Dimana berdasarkan ranking perolehan berhak menduduki kursi empuk sebagai Wakil Ketua dua di Lembaga Legeslatif Bumi Batiwakkal adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Saat dikonfirmasi siapa yang dipercayakan menjadi Wakil Ketua Dua DPRD Berau kepada Ketua DPD PKS Berau yang juga merupakan salah satu Anggota DPRD yakni Sumadi menjelaskan hingga saat ini masih menunggu keputusan dari DPP PKS. “Jadi Khusus posisi Wakil Ketua Dua, Ketua dan Sekretaris Fraksi

TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Menurut Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kabupaten Berau, Rahman mengatakan bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Bumi Batiwakkal tahun 2025-2045 pilar utama perencanaan pembangunan. Karena RPJPD berfungsi sebagai peta jalan pembangunan jangka panjang yang berlandaskan visi, misi, serta arah kebijakan strategis, dan akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) setiap lima tahun. “Dengan adanya perencanaan matang melalui RPJPD tersebut, kita dapat menentukan arah pembangunan daerah,  untuk masa depan Berau. Jadi, sembari memaksimalkan potensi yang ada seperti sumber daya alam (SDA), pariwisata, dan

TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 Kabupaten Berau sekitar sebulan lalu telah disahkan. Mengutif pandangan akhir Farksi Gerindra DPRD Berau, dikonfirmasikan melalui Ketua Fraksinya saat ini Peri Kombong mengatakan, pasca ditetapkan RPJPD diharapkan bisa menjadi regulasi yang dapat menjadi solusi pembangunan di daerah. Termasuk menyikapi beberapa isu strategis dan permasalahan di Bumi Batiwakkal yang memang harus jadi fokus RPJPD, dimulai dari pengentasan kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat, ketidakmerataan sebaran penduduk antar wilayah, ketidakmerataan pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) sebagai daerah penyangga Ibu Kota

TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Rudi P Mangunsong salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau bertahan paling lama di Lembaga Legeslatif Bumi Batiwakkal. Dengan kembali dipercayakan masyarakat dirinya menjadi Wakil Rakyat untuk periode tahun 2024-2029, berarti harus selalu siap menampung aspirasi masyarakat guna diperjuangkan. “Sebagai Dewan, kami berupaya memberikan yang terbaik terhadap masyarakat. Karena itu masyarakat kami minta bisa terbuka menyampaikan aspirasinya, agar kami para Wakil Rakyat bisa turut serta mencarikan solusi,” kata Dewan asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut saat dijumpai dikantor DPRD Jl Gatot Subroto, Kecamatan Tanjung Redeb, belum

TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Mengutif pandangan akhir Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Berau yang menaruh harapan dari adanya peningkatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau Tahun Anggaran (TA) 2024 dari target awal, maka mampu difokuskan pada pembangunan infrastruktur di perkampungan. Saat hal itu dikonfirmasi ke Ketua Fraksi NasDem DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto menuturkan rasa syukur atas peningkatan Perubahan APBD Berau yang tercatat mencapai angka fantastis, yakni Rp 6 triliun. Meski sebagian besar peningkatan ini didorong oleh kontribusi sektor pertambangan, Dedy menekankan pentingnya mengoptimalkan dana besar tersebut untuk kepentingan masyarakat secara