TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Setahun terakhir ini bencana kebakaran sering terjadi di wilayah Kabupaten Berau, khususnya sebulan terakhir. Sementara hingga saat ini permasalahan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) yang masih menyatu dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum tersikapi secara maksimal, yakni terkait kekurangan fasilitas dan tenaga. Menurut Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bumi Batiwakkal, Berau Elita Herlina kalau hal kekurangan fasilitas dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Damkar bukan hal baru namun telah lama disuarakan. “Tetapi sayangnya hingga sekarang belum tersolusikan dengan maksimal, baik ditingkat kabupaten, apalagi

Rudi: Supaya Wisatawan Terhipnotis Baik Destinasi Wisata Laut Maupuan Didaratannya TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Objek objek wisata Bahari Kabupaten Berau tidak diragukan lagi keindahannya terutama lautnya. Karena itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sangat mendukung Bumi Batiwakkal sebagai penyangga di sektor pariwisata tatkala Ibu Kota Negara (IKN) telah terealisasi nantinya. “Namun sayang dari sisi darat, wisata bahari daerah kita belum mampu memikat hati para wisatawan. Oleh sebab itu saat rapat beberapa waktu lalu dengan Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta agar destinasi wisata andalan kita seperti Pulau Derawan dan

Rudi: Supaya Wisatawan Terhipnotis Baik Destinasi Wisata Laut Maupuan Didaratannya TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Objek objek wisata Bahari Kabupaten Berau tidak diragukan lagi keindahannya terutama lautnya. Karena itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sangat mendukung Bumi Batiwakkal sebagai penyangga di sektor pariwisata tatkala Ibu Kota Negara (IKN) telah terealisasi nantinya. “Namun sayang dari sisi darat, wisata bahari daerah kita belum mampu memikat hati para wisatawan. Oleh sebab itu saat rapat beberapa waktu lalu dengan Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta agar destinasi wisata andalan kita seperti Pulau Derawan dan

TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Program bakti sosial (baksos) yang sasarannya sektor kesehatan ternyata penerima manfaatnya berasal dari berbagai kampung dan asal beberapa kecamatan, bukan hanya masyarakat asal kecamatan sekitar perkotaan. Mengacu akan hal tersebut, menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Dedy Okto Nooryanto belum lama ini mengatakan, berarti penting sekali adanya dukungan Pemerintah daerah (Pemda) dalam hal menyediakan fasilitas akomodasi, untuk meringankan beban masyarakat yang menerima manfaat khususnya mereka yang berasal dari perkampungan cukup jauh. “Banyak masyarakat terkendala tempat tinggal selama mengakses layanan Kesehatan terutama yang hendak mengikti kegiatan baksos, sebagaimana beberapa

Sumadi: Pemkab Diharapkan Suport Penuh TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Seiring dengan program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menggalakkan sektor pariwisata, karena memiliki potensi besar dibidang tersebut sehingga menjadi destinasi unggulan di Kalimantan Timur (Kaltim). Peluang yang ada hendaknya ditangkap oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan industri kecil dan menengah (IKM) meningkatkan kualitas produk yang di hasilkan. “Mengapa kami tekankan hal itu, karena berupaya mendorong para pelaku UMKM dan IKM di daerah selain turut andil majukan sektor wisata melalui produk mereka apakah berupa souvenir, olahan makanan tradisional maupun kerajinan tangan, segeralah bangkit manfaatkan

TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Elita Herlina tidak akan bosan bosannya mengingatkan semua perusahaan yang beroperasi di wilayah Bumi Batiwakkal untuk mematuhi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2018, yang mewajibkan perusahaan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal sebesar 80 persen. “Kenapa hal ini selalu kami dengungkan. Karena kami berharap payung hukum yang ada diterapkan secara utuh oleh seluruh perusahaan, bergerak dibidang apapun yang beroperasi di Berau. Meskipun menurut informasi kami terima, ada beberapa perusahaan telah menerapkan ada juga belum merealisasikan 100 persen aturan mempekerjakan tenaga

TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Adanya kebijakan Pemerintah pusat (Pempus) untuk melakukan efisiensi anggaran pada tahun 2025, ternyata berpengaruh sangat besar terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten kota se Indonesia termasuk Kabupaten Berau. “Terkait hal tersebut karena harus dijalankan, tentu setiap daerah termasuk Bumi Batiwakkal bakal merealisasikan kebijakan itu. Namun berdampak terhadap kemampuan keuangan daerah, sehingganya ada beberapa program harus dipangkas anggarannya,” kata Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Sumadi saat dijumpai di salah satu kegiatan musrenbang tingkat kecamatan baru baru ini. Hanya saja tambahnya, bagaimanapun dampak dari adanya efisiensi anggaran

TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Penanganan sektor kesehatan masyarakat, agar lebih maksimal bukan hanya mengandalkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau semata, tetapi peranan berbagai pihak sangat diharapkan, apakah secara mandiri ataupun dengan kolaborasi. Sebagaimana program baru terealisasi akhir Januari lalu bertempat di Rumah Sehat BAZNAS, berlokasi di jalan SA Maulana, Kecamatan Tanjung Redeb, dimana kegiatan bakti sosial (Baksos) operasi katarak, hernia, bibir sumbing, dan benjolan gratis terselenggara atas kolaborasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT Berau Coal, Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia Cabang Sinar Mas, Perdami Kaltim-Kaltara, Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Kesehatan, Kodim 0902/Berau,

Liliansyah: Kalau Ada Yang Tidak Diperpanjang Harap OPD Terkait Perjuangkan TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Wilayah Kabupaten Berau hingga saat ini masih kekurangan tenaga Kesehatan juga Pendidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun yang sudah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Solusi diambil Pemerintah daerah (Pemda) akan kondisi itu dengan mempekerjakan tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau honorer. Namun karena adanya kebijakan Pemerintah pusat tidak boleh memperpanjang tenaga honorer berdampak terhadap seluruh kabupaten kota se Indonesia termasuk Bumi Batiwakkal. Dalam situasi tersebut Pemda Berau berupaya tetap memperjuangkan tenaga PTT khususnya yang bertugas