TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Memastikan apa yang menjadi hak para buruh dipenuhi oleh PT Lantana Multi Mineral (LMM), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau memfasilitasi persoalan ketenagakerjaan dan perselisihan hubungan industrial (HI) antara anggota Persatuan Buruh Berau Bersatu-KASBI (PBBB-KASBI) dengan manajemen PT LMM dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Menurut Ketua Komisi III DPRD Berau, Liliansyah, menyatakan bahwa tuntutan buruh selama ini telah diakomodir dan akan ditindaklanjuti secara konkret. “Alhamdulillah, ada kesepakatan bahwa dari tuntutan buruh oleh serikat buruh sudah diakomodir. Maka tadi saya tegaskan kepada Ketua DPRD Berau agar ini dicatat dan

TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Menurut Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau Subroto, terobosan besar bagi transportasi udara di Bumi Batiwakkal dengan segera mendaratnya maskapai AirAsia yang akan membuka rute penerbangan Berau-Balikpapan pulang pergi (PP). Bahkan luar biasanya, melalui kehadiran maskapai internasional tersebut ada rute tujuan Thailan. Hal ini tentu membawa dampak positif bagi masyarakat maupun dunia usaha di Bumi Batiwakkal. Menurutnya, dengan masuknya AirAsia, masyarakat kini memiliki akses yang lebih mudah dan cepat juga pilihan menuju berbagai kota besar, bahkan ke luar negeri tanpa perlu banyak transit. “Kemajuan transportasi udara

TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Dedy Okto Nooryanto, menegaskan bahwa PT Lantana Multi Mineral (LMM) harus bertanggung jawab terhadap hak-hak karyawan yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Harap perusahaan membayar seluruh kewajiban terhadap karyawan baik gaji, lembur dan semua hak-hak mereka harus di selesaikan. “Kami memahami, PT LMM melakukan PHK karena mengundurkan diri dari kontrak kerja sama dengan PT Kaltim Jaya Baya (KJB). Faktor penyebabnya ini yang menjadi pertanyaan para karyawan melalui Persatuan Buruh Berau Bersatu – Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (PBBB-KASBI). Kalau pemikiran kami penyebabnya,

TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Penandatanganan nota kesepahaman (MoU)  antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Kejaksaan negeri dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara dilanjut tahun 2025 ini. Sebab, berdampak sangat positif terhadap kinerja para wakil rakyat serta Aparatur Sekretariat Dewan. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto usai kegiatan bertempat di Ruang VIP kantor DPRD Jl Gatot Subroto, Kecamatan Tanjung redeb, Senin (19/5/2025). Melalui kerjasama ini menurut Petinggi di lembaga legeslatif Berau itu, baik DPRD termasuk Sekwan mampu menghilangkan keraguan dan kekhawatiran dalam membuat kebijakan. Karena kerjasama ini bertujuan memperkuat sinergi kelembagaan

TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Atlet yang telah menorehkan prestasi bagi Kabupaten Berau, namun isunya mengusulkan untuk mutasi ke Jawa sangat disayangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sanggam. Seharusnya para Atlet tersebut mendapatkan apresiasi dan perhatian yang layak. “Kami harap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau bisa lebih serius memperhatikan kondisi para Atlet yang telah berkontribusi mengharumkan nama daerah. Jika tidak, jangan sampai ada penyesalan di belakang hari, karena daerah kta kurang memiliki Atlet berkompenten,” ungkap Anggota DPRD Berau, Grace Warastuty Langsa. Kaputusan Atlet dari cabang olahraga (cabor) Esport tersebut tambah Dewan dari Partai Demokrasi Indonesia

TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2020 yang memberikan pedoman mengenai nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Maka dalam waktu dekat, keberadaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan Pemadam Kebakaran (Damkar) bakal di pisah. “Tahapan kearah tersebut saat ini, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Bagian Organsasi dan Tata Laksana (Ortal) Setda Berau terus mematangkan Rancangan peraturan daerah (Raperda) sebagai dasar hukum pemisahan,” kata Anggota Komisi

TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Harapan masyarakat Kabupaten Berau jalur darat menuju Kabupaten Kutai Timur (Kutim) ada  jalan alternatif tidak lama lagi akan terwujud. Khususnya jalur Kelay-Wahau yang saat ini sangat mengkhawatirkan, karena rentan terjadi longsor, terutama dalam kondisi penghujan sebagaimana belakangan ini, juga jalannya yang berkelok kelok dan tebing. Menyikapi kondisi itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau membuka jalur baru, sehingga tidak perlu melewati jalan Kelay lagi. Menanggapi kebijakan tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau saat dijumpai di kantor beliau, Jl Gatot Subroto, Kecamatan Tanjung Redeb, Senin (19/5/2025) mengatakan, hal tersebut benar adanya.

TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Menurut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Sutami, masalah kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang semakin menyulitkan kehidupan nelayan pesisir, diharapkan segera diatasi Pemerintah daerah. Kondisi itu telah berdampak langsung terhadap aktivitas nelayan, baik dari segi pencarian ikan hingga distribusi hasil tangkapan. Bahkan, sejumlah nelayan disebutnya terpaksa mencari pekerjaan lain demi bertahan secara ekonomi. “Oleh sebab itu kami harapkan Pemerintah daerah segera membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di wilayah-wilayah strategis di pesisir. Ini kondisi yang sangat memprihatinkan. BBM adalah kebutuhan utama nelayan. Kalau mereka kesulitan, maka

TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Menurut Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Elita Herlina via seluler menjelaskan, aspirasi Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) yang menyangkut permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah dilakukan PT Lantana Multi Mineral (LMM) terhadap karyawannya dinilai lembaga legeslatif urgen. Oleh sebab itu, Senin (19/5/2025) DPRD jadwalkan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KASBI, Karyawan, PT LMM dan Organsiasi Perangkat daerah (OPD) terkait. “Mudah mudahan semua undangan RDP datang, sehingga titik permasalahan yang diusung KASBI terkait karyawan dengan PT LMM ada kejelasan. Kami tidak ingin ada