TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Mengacu pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kabupaten Berau tahun 2023, dimana tingkat kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 target tahun 2023 adalah sebesar 5,01 persen sedangkan realisasinya 5,54 persen, sehingga mengacu data yang ada artinya tidak mencapai target yang telah direncanakan. Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Bumi Batiwakkal, Rudi P Mangunsong mengatakan agar kedepan target bisa terealisasi maka tanggulangi kemiskinan dengan maksimalkan berbagai program telah di lakukan Pemerintah daerah. “Saran Para Wakil Rakyat melalui rekomendasi diberikan menanggapi LKPj Bupati tahun 2023 untuk menanggulangi kemiskinan, Pemerintah daerah,

TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Dampak dari beredar bebasnya produk camilan untuk anak anak yang terkadang mengandung bahan berbahaya untuk sering di konsumsi namun tidak terpantau. Apalagi pemasaran barang tersebut cepat, kenapa? karena biasanya harga agak miring dan penampilan camilan itu menarik sehingga sangat menggiurkan anak anak untuk membelinya. “Jadi mengantisipasi sejak dini agar putra putri kita aman dari camilan mengandung bahan yang tidak jelas peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) kami minta rutin memantau dilapangan. Terutama ke agen agen camilan, swalayan, kantin sekolah

TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Seiring dengan tingginya nilai Anggaran Pendapatn Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau Tahun 2024, membuat DPRD menekankan Dinas PUPR untuk mempercepat proses lelang pekerjaan, terutama yang nilainya besar. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi dan menekan nilai SILPA serta penumpukan pekerjaan di akhir tahun. Menurut anggota DPRD Berau Sakirman, alasan kenapa dirinya mengharapkan kerja cepat DPUPR, selain percepatan realisasi pembangunan daerah, juga untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan pekerjaan diakhir tahun. Sebab disetiap akhir tahun, masih ada usulan masyarakat yang juga urgen untuk direalisasikan. “Disinilah alasan kita agar OPD yang memiliki anggaran pekerjaan fisik