SAMARINDA, Swarakaltim.com – Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyarankan agar penerapan Kurikulum Merdeka di Indonesia perlu dikaji ulang. Menurut Sapto, penerapan kurikulum tersebut harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang sangat beragam. “Keberagaman Indonesia harus menjadi perhatian utama dalam penerapan kurikulum. Tidak mungkin kurikulum yang diterapkan di satu daerah cocok untuk daerah lainnya,” ujarnya. Sapto menjelaskan bahwa meskipun negara seperti Swiss mungkin bisa menerapkan sistem kurikulum yang seragam karena homogenitas penduduknya, di Indonesia yang memiliki keberagaman budaya, sistem tersebut sulit untuk diterapkan secara universal. Sebagai solusinya, ia mengusulkan pendekatan

  SAMARINDA, Swarakaltim.com – Kota Samarinda terus menghadapi permasalahan banjir yang tak kunjung teratasi, salah satunya disebabkan oleh kegiatan pematangan lahan untuk perumahan. Anggota DPRD Kaltim dari Dapil Samarinda, Jahidin, menyoroti perlunya pembenahan dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada perizinan pembangunan properti. Jahidin menegaskan bahwa salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam pembangunan perumahan adalah dampak lingkungan. “Ketika perumahan dibangun, mungkin perumahan itu selesai, tapi masyarakat sekitar yang terkena dampak lingkungan justru menderita,” ujarnya. Dia juga menekankan pentingnya mencermati kondisi masyarakat yang mungkin sudah terlebih dahulu mendiami lokasi tersebut sebelum

  SAMARINDA, Swarakaltim.com – Polemik mengenai tuntutan ganti rugi lahan di Jalan Nusyirwan Ismail, yang terkena proyek pembangunan Ring Road, hingga kini belum tuntas. Banyak warga yang belum menerima pembayaran ganti rugi meskipun sebagian sudah memperoleh hak mereka. Anggota DPRD Kaltim Dapil Samarinda, Jahidin, mengungkapkan bahwa permasalahan ini masih terus ditindaklanjuti. Warga yang merasa memiliki hak atas lahan yang terdampak proyek tersebut mengaku belum mendapatkan pembayaran yang sesuai. “Ada sebagian yang sudah menerima ganti rugi, namun banyak yang merasa masih berhak dan belum mendapatkan pembayaran,” kata Jahidin. Jahidin menjelaskan bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan