SAMARINDA, Swarakaltim.com – Anggota DPRD Kaltim Dapil Samarinda, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda untuk mengkaji ulang dua proyek pematangan lahan di Kecamatan Sungai Kunjang. Proyek tersebut dianggap berpotensi besar menimbulkan kerusakan lingkungan, yang dapat merugikan warga sekitar. Dua kegiatan pematangan lahan tersebut berlokasi di Kelurahan Karang Anyar dan Kelurahan Lok Bahu, yang padat penduduk. Warga setempat khawatir proyek tersebut akan menyebabkan banjir lumpur akibat tanah dan batuan yang longsor, yang dapat merusak rumah dan barang-barang mereka. Afif mengungkapkan bahwa Dinas PUPR Samarinda harus segera

  SAMARINDA, Swarakaltim.com – Jembatan Pela yang terletak di Desa Muara Pela, Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara, hingga kini masih belum beroperasi meskipun sudah dibangun sejak 2004. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya jalan penghubung menuju jembatan tersebut. Untuk itu, ada dua opsi yang bisa dipilih untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu menimbun rawa atau membuat jalan layang yang sejajar dengan jalan penghubung Jembatan Martadipura. Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, menyatakan pentingnya segera merealisasikan pengoperasian Jembatan Pela agar akses masyarakat menjadi lebih mudah. Ia berkomitmen untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

  SAMARINDA, Swarakaltim.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sayid Muziburrachman, memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap program-program yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Menurutnya, Baznas telah menjadi mitra penting bagi pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan sosial, seperti kemiskinan dan stunting. “Baznas memiliki kontribusi yang sangat besar dalam mengatasi masalah sosial yang ada. Kami dari DPRD mendukung penuh program-program yang dijalankan oleh Baznas, dan berharap sinergi antara pemerintah, DPRD, dan Baznas dapat terus diperkuat di masa yang akan datang,” ujar Sayid. Sayid menilai berbagai program Baznas, seperti pemberian bantuan kepada keluarga miskin,

  SAMARINDA, Swarakaltim.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk lebih fokus dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah yang hingga kini masih menjadi tantangan besar. Menurutnya, masalah sampah bukan hanya persoalan di Samarinda, tetapi juga di kota-kota besar lain di Indonesia. Ia berharap Wali Kota Samarinda dapat memberi perhatian serius terhadap masalah ini. “Permasalahan sampah sudah menjadi tantangan besar yang harus segera ditangani. Saya berharap Wali Kota Samarinda yang baru dapat lebih fokus pada pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien,” ujarnya. Sapto mengusulkan agar pengelolaan sampah

  SAMARINDA, Swarakaltim.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Andi Satya Adi Saputra, memberikan apresiasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen pada tahun 2025. Berdasarkan perhitungan, kenaikan tersebut akan menambah sekitar Rp 218 ribu pada UMP Kaltim, yang diperkirakan naik dari Rp 3.360.858 pada 2024 menjadi sekitar Rp 3.579.313 pada 2025. Andi menilai bahwa kebijakan ini merupakan langkah positif untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, terutama di tengah tantangan ekonomi yang ada. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah pusat menunjukkan komitmennya dalam merespons kebutuhan pekerja dan mendorong daya beli

  SAMARINDA, Swarakaltim.com – Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim untuk lebih fokus pada pengembangan sektor industri manufaktur sebagai upaya diversifikasi ekonomi daerah. Menurutnya, sektor ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan yang berlebihan terhadap sektor pertambangan yang selama ini menjadi andalan Kaltim. Agusriansyah mengungkapkan, berdasarkan data 2023, kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Kaltim tercatat sebesar 18,67 persen, atau sekitar Rp3.900 triliun. Walaupun sektor pertambangan masih memberikan sumbangan terbesar, Agusriansyah mengingatkan bahwa ketergantungan yang tinggi pada sektor ini tidak akan memberikan jaminan