SAMARINDA, Swarakaltim.com – Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Samarinda tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran program kartu kendali pembelian gas elpiji 3 kilogram, yang dikenal sebagai gas melon, bagi masyarakat miskin. Komitmen ini muncul sebagai respons terhadap perubahan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan larangan bagi pengecer untuk menjual gas elpiji 3 kg mulai 1 Februari 2025. Namun, pada 4 Februari 2025, Presiden RI Prabowo Subianto mencabut kebijakan tersebut, yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, termasuk warga Samarinda. Kepala Disdag Samarinda, Nurrahmani, menjelaskan bahwa kerumitan dalam masalah

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Pemerintah Kota Samarinda menggelar acara penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja Sinergi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Samarinda dan Balai Rehabilitasi Tanah Merah. Acara yang berlangsung di Ruang Mangkupelas Balaikota Samarinda pada Rabu (5/2/2025) ini disaksikan Komjen Pol Martinus Hukom, Kepala BNN RI. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat program rehabilitasi bagi pengguna narkoba di Kota Samarinda. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, dalam sambutannya menekankan pentingnya program rehabilitasi dalam upaya rekonstruksi sosial bagi para pengguna narkoba yang telah divonis untuk menjalani rehabilitasi. Ia menjelaskan bahwa program rehabilitasi bukanlah hal yang mudah,

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Komjen Pol Martinus Hukom, menyoroti Kalimantan Timur, khususnya Samarinda, sebagai wilayah strategis dalam peredaran narkoba. Letaknya yang menjadi jalur masuk dari Asia Tenggara menjadikan daerah ini rentan sebagai pasar narkotika. “Kaltim, khususnya Samarinda, memiliki potensi besar sebagai pasar narkoba karena jalur masuknya yang terbuka dari Selat Malaka dan Vietnam hingga Kalimantan Utara,” ungkap Martinus, Rabu (5/2/2025). Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam mengawasi serta mendeteksi aktivitas peredaran narkoba. BNN RI menerapkan dua strategi utama dalam memerangi narkoba: supply reduction