SAMARINDA, Swarakaltim.com – Krisis kepercayaan terhadap kualitas BBM jenis Pertalite dan Pertamax yang terjadi di Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya di Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara (Kukar), akhirnya ditanggapi serius oleh DPRD Kaltim. Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPRD Kaltim, bersama berbagai pihak termasuk Pertamina Patra Niaga, Dinas ESDM, DPPKUKM, Sat Reskrim Samarinda, pengelola SPBU, perwakilan ojek online, dan pihak bengkel, sebuah langkah konkret akhirnya diputuskan. Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabarrudin Panrecalle, memimpin langsung jalannya rapat yang menghasilkan sejumlah poin penting. Salah satunya adalah kesepakatan Pertamina untuk membuka layanan pemeriksaan

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Setelah melalui proses pembahasan intensif, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur resmi merampungkan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026. Hasil kerja tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-11 yang digelar di Gedung Utama DPRD Kaltim, Rabu (9/4/2025). Berbeda dengan tahun sebelumnya, agenda kerja DPRD Kaltim tahun depan mengalami sejumlah penyesuaian. Beberapa kegiatan ditambah, dikurangi, bahkan direstrukturisasi agar lebih adaptif terhadap dinamika pemerintahan dan kebutuhan masyarakat. Dalam aspek legislatif, DPRD merancang pelaksanaan 60 rapat resmi, termasuk rapat komisi, badan, dan panitia khusus. Sementara untuk kunjungan kerja, total 108 agenda dijadwalkan, meliputi kunjungan dalam maupun

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) telah merampungkan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 melalui Panitia Khusus (Pansus). Namun, di tengah padatnya agenda yang dirancang, muncul kekhawatiran soal kecukupan anggaran. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan bahwa agenda kerja tahun depan mencakup penambahan sejumlah kegiatan, seperti kunjungan ke daerah pemilihan (dapil) dan ke berbagai kabupaten/kota. Hal ini, menurutnya, membuat beban kerja menjadi sangat padat. “Kalau program makin banyak, otomatis biaya ikut naik. Ini yang harus dipertimbangkan, apakah pendanaan mencukupi atau tidak, apalagi sekarang ada arahan efisiensi anggaran dari Presiden