BALIKPAPAN, Swarakaltim.com.                   Dinas Perhubungan Kota Balikpapan terus berkomitmen untuk dalam mengatasi persoalan parkir dan lalu lintas di kota Balikpapan. Sehingga, kawasan padat lalu lintas dapat segera terselesaikan. Salah satunya dengan mempersiapkan skema modern dalam penataan parkir serta rekayasa lalu lintas kota. Menurut Kepala Dishub Kota Balikpapan, Muhammad Fadli Paturahman, pihaknya tahun ini akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kemacetan lalu lintas , menertibkan parkir liar dan cara meningkatkan pajak di sektor transportasi. “Tahun ini kami lakukan evaluasi menyeluruh dan menyiapkan skema baru yang lebih terintegrasi,” tegasnya,

BALIKPAPAN,Swarakaltim.com.                      Wakil Walikota Balikpapan Bagus Susetyo memastikan persoalan utama genangan air bukan hanya disaat hujan deras, namun lemahnya pengawasan terhadap pengupasan lahan dalam proyek pembangunan. “Pertama jelas karena curah hujan yang tinggi. Kedua, kami menemukan adanya beberapa kasus pengupasan lahan,” tegas, Bagus Susetyo kepada media, Jumat (27/6/2025) Bagus menjelaskan, banyak pembangunan tidak disertai pengendali banjir yang memadai. Ia menegaskan, setiap pengembang wajib mengantongi izin Amdal, UKL-UPL, maupun Izin PPLH sebelum melakukan pematangan lahan. “Harus ada izin Amdal, izin pengelolaan dan pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) atau

BALIKPAPAN,Swarakaltim.com.                    Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Balikpapan terus mendorong kepada masyarakat untuk terus melakukan perubahan dalam menyelesaikan permasalahan sampah di kota Balikpapan. Slaah satunya melakukan pemilahan sampah. Hal ini dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah rumah tangga. Demikian diungkapkan Kepala DLH Kota Balikpapan Sudirman Djayaleksana. ”Salah satu inovasi yang mencuri perhatian DLH datang dari Kampung Bungas, Kelurahan Gunung Samarinda. Di wilayah tersebut, warga bersama kelurahan membuat kotak kawat khusus untuk menampung sampah plastik terpilah yang dinamakan “Sedekah Sampah,” tegas Sudirman kepada media, Jumat (27/6/2025)

BALIKPAPAN, Swarakaltim.com.               Pemerintah Kota Balikpapan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Balikpapan belum mendapatkan petunjuk resmi tertulis yang mengatus pelaksanaan work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan Pemkot. Hal ini menyusul terbitnya, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 4 Tahun 2025 yang mengatur sistem kerja ASN berbasis fleksibilitas lokasi dan waktu. “Kami belum mendapatkan petunjuk resmi tertulis yang mengatur pelaksanaan WFA. Kami di daerah hanya bisa menjalankan kebijakan pusat. Apabila sudah ada dasar hukum dan teknis yang jelas. Jadi kami masih menunggu instruksi