BALIKPAPAN, Swarakaltim.com – Pemerintah Kota Balikpapan terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dengan mendorong digitalisasi transaksi pendapatan dan belanja daerah. Karen dengan digitalisasi, dapat mempercepat pembayaran pajak. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan, Idham, untuk sosialisasi terkait digitalisasi pembayaran pajak telah dilakukan di Hotel Novotel Balikpapan. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, mulai dari Forkopimda hingga para lurah dan RT se-Balikpapan. Selasa(24/9/2024) “Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat mengenai kemudahan pembayaran pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), melalui aplikasi Kontengan,” ujar Idham. Aplikasi Kontengan, Solusi

BALIKPAPAN,Swarakaltim.com – Walikota Balikpapan Rahmad Masud menerima langsung penghargaan Kota Terbaik dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2024. Penghargaan ini diterima Kota Balikpapan dikarenakan sebagai salah satu daerah yang dianggap berhasil melakukan digitalisasi layanannya sepanjang 2024. Pemberian penghargaan di terima Walikota – Rahmad Masud, di Jakarta,Senin (23/9/2024) Penghargaan tidak hanya Kota Balikpapan, melainkan, Kota lain yang juga meraih yakni Medan, Semarang, Manado dan Kupang. Kemudian juga ada lima Provinsi yang meraih TP2DD diantaranya, Kalimantan Selatan (Kalsel), Riau, Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Sedangkan kategori Kabupaten yang juga meraih yakni

BALIKPAPAN,Swarakaltim.com – Walikota Balikpapan Rahmad Masud kembali mengingatkan, agar dalam pesta demokrasi semua masyarakat ikut terlibat. Artinya semua haru menjaga kebersamaan, toleransi dan keamanan selama Pilkada 2024. “Kita ingatkan berpolitik dan kampanye santun, tidak boleh menghujat, menghina paslon,” ujarnya.Selasa(24/9/2024) Lanjut Rahmad, meskipun dirinya saat memasuki masa cuti kampanye, maka birokrasi dan pemerintahan harus berjalan dengan baik dan pelayanan maksimal diberikan. Kepada ASN juga menjaga netralitas dan jangan sampai sistem tidak berjalan. “Awalnya kita usulkan Sekda Balikpapan jadi Pj Walikota, tapi karena regulasi ranahnya yang menentukan dari provinsi,” tegasnya. Rahmad mengaku, pemerintah kota harus bekerja