Tag: BALI

The Journey of Mahakam Investment Forum, Menarik Investasi Global untuk Membangun Kaltim sebagai Superhub IKN

BALI, Swarakaltim.com – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur sukses menggelar The Journey of Mahakam Investment Forum 2024, sebuah ajang strategis yang mempromosikan potensi investasi di Kalimantan Timur. Forum yang digelar di Hotel The Stones, Kuta Bali, Kamis (19/9/2024) ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, termasuk perwakilan Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal negara sahabat, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang mewakili Pj. Gubernur Kalti , serta sejumlah pejabat dari pusat dan daerah, bersama delegasi bisnis nasional dan internasional. Kepala DPMPTSP Provinsi Kaltim, Fahmi Prima Laksana, menekankan pentingnya forum ini

Loading

Bagikan:
Read More »

Sekda Sri Wahyuni Hadiri GEF-8 NDI di Bali

BALI – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni secara khusus menghadiri Global Environment Facility (GEF-8) National Dialogue Indonesia (NDI) di The Westin Resort Nusa Dua, ITDC, Kawasan Pariwisata, Nusa Dua Bali, Senin 16 Januari 2023.

Loading

Bagikan:
Read More »

Menunggu Connecting Bali-Maratua

BALI – Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kaltim Puguh Harjanto berharap semua stakeholder baik pemerintah maupun swasta bisa berkolaborasi untuk meningkatkan investasi dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Berau.

Loading

Bagikan:
Read More »

Guberrnur Isran Noor : Jika Nggak Bisa 60 Persen, Minimal 50 Persen

BALI – Penerimaan daerah minimal 50 persen jika tidak bisa lebih dari 60 persen dari penerimaan negara, harus diperjuangkan demi pembangunan daerah yang berkeadilan. Raker APPSI Tahun 2022 di Bali merupakan peluang besar bagi daerah penghasil sumber daya alam (SDA) untuk meminta keadilan guna mensenjahterakan rakyat.

Loading

Bagikan:
Read More »

Usulan DBH SDA Perlu Penguatan Politis

BALI – Usulan penambahan komponen dana bagi hasil sumber daya alam (DBH-SDA) dalam Peraturan Pemerintah (PP) oleh provinsi penghasil, selain berdasarkan aturan juga perlu penguatan secara politis.

Loading

Bagikan:
Read More »