Sekda Sri Wahyuni Hadiri GEF-8 NDI di Bali

BALI, Swarakaltim.com – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni secara khusus menghadiri Global Environment Facility (GEF-8) National Dialogue Indonesia (NDI) di The Westin Resort Nusa Dua, ITDC, Kawasan Pariwisata, Nusa Dua Bali, Senin 16 Januari 2023.

Dialog Nasional yang digagas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bekerja sama GEF Secretariat berkedudukan di Washington, digelar selama tiga hari, Senin – Rabu (16-18 Januari) dihadiri Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr Alue Dohong dan GEF CEO and Chairperson Mr Carlos Manuel Rodrigues.

Mengutip laporan GEF OFP Indonesia Laksmi Dhewanthi, Sekda Sri Wahyuni menjelaskan Global Environment Facility (GEF) merupakan mekanisme pendanaan global untuk mengatasi ancaman lingkungan global. “Saat ini telah memasuki siklus kedelapan (GEF-8), terhitung mulai 1 Juli 2022 sampai 30 Juni 2026,” ujarnya. 

Pada siklus GEF-8, lanjutnya, Indonesia menerima alokasi System for Transparent Allocation of Resources (STAR) sebesar USD 103,65 juta. Khususnya untuk focal area keanekaragaman hayati, mitigasi perubahan iklim dan degradasi lahan. “Adapun focal area GEF lainnya meliputi perairan internasional, serta bahan kimia dan limbah,” tambahnya.

Menurut dia, penyelenggaraan GEF-8 National Dialogue Indonesia (NDI) untuk membahas prioritas strategis dan kebijakan dan program GEF-8. Termasuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pengelola GEF dan pemangku kepentingan terkait. 

“Pertemuan NDI ini akan sangat penting, sebab Kaltim salah satu provinsi yang memiliki komitmen kuat tentang lingkungan dan hutan,” ungkapnya dikutip Swara Kaltim melalui berita Biro Adpim Setprov Kaltim.

Dialog yang digelar secara virtual, selain dihadiri pejabat eselon pejabat eselon I dan II KLHK serta kementerian/lembaga terkait, juga Sekda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara dan Maluku Utara, serta pejabat yang menangani perencanaan pembangunan daerah. (aya/sk)

Loading

Bagikan: