SAMARINDA, Swarakaltim.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Revisi tersebut dinilai penting untuk memperkuat mekanisme pendataan dan pengawasan terhadap ormas di daerah. Kepala Kesbangpol Kaltim, Sufian Agus, menyebut bahwa saat ini pihaknya kesulitan memperoleh data akurat tentang keberadaan ormas di wilayahnya. Hal ini disebabkan oleh minimnya ormas yang secara aktif melapor atau mendaftarkan diri ke Kesbangpol. “Dari sekitar 3.400 ormas di Kaltim, hanya 901 yang melaporkan diri dan tercatat aktif di Kesbangpol. Sisanya tidak pernah melapor dan

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) bersama pemerintah kabupaten/kota segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu untuk menangani organisasi masyarakat (ormas) yang terindikasi terlibat dalam praktik premanisme. Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto, mengatakan kunjungannya ke Kaltim merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi nasional yang digelar Kemenko Polhukam pada 6 Mei lalu, menyusul meningkatnya aktivitas ormas yang mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi di berbagai daerah. “Pemerintah pusat telah membentuk Satgas Terpadu berbasis keamanan dan investasi, dan kami mendorong agar daerah juga

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat 1.002 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2024, berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA). Jumlah tersebut menempatkan Kaltim sebagai salah satu daerah dengan angka kekerasan yang masih tinggi. Menanggapi hal ini, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ia menilai hal tersebut sebagai fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. “Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah bagian tak terpisahkan dari pembangunan daerah. Namun kami menyadari masih banyak tantangan,