BIROKRASI Archives - Swarakaltim.com

Pj Gubernur Hadiri Pengukuhan 721 Praja Pratama IPDN Angkatan XXXV

Oktober 3, 2024 Tidak ada komentar

JATINANGOR, Swarakaltim.com – Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengungkapkan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki kompetensi, dedikasi dan tanggung jawab tinggi sangat mendesak, terutama di tengah perubahan global yang semakin cepat. Demikian disampaikan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik usai menghadiri Upacara Pengukuhan 721 Praja Pratama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXV Tahun Akademik 2024-2025 di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Rabu (3/10/2024). Upacara pengukuhan dipimpin oleh Rektor IPDN Prof Dr Hadi Prabowo mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof Muhammad Tito Karnavian. “Kita tidak hanya membutuhkan aparatur yang pintar secara intelektual,

Sekda Sri: Anggota DPRD Dapat Mengawal Pilkada Serentak 2024

Oktober 3, 2024 Tidak ada komentar

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni mengharapkan para anggota dewan kabupaten kota agar senantiasa memaksimalkan peran mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Baik pengawasan, hingga pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak tahun 2024. “Suksesnya penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024, khususnya di wilayah Kaltim, tidak hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, DPRD kabupaten dan kota,” kata Sri Wahyuni. “Diharapkan dapat memberikan dukungan terkait kebijakan, sarana

KPK Observasi Bontang dan Samarinda Jadi Kota Percontohan Antikorupsi

Juli 9, 2024 Tidak ada komentar

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Korupsi menjadi pandemi yang semakin mengerikan di Indonesia. Pelakunya bahkan tak pandang siapa. Pemerintah, penegak hukum, pengusaha, bahkan masyarakat kebanyakan bisa menjadi pelaku korupsi. “Siapa pelaku korupsi? Kalau kita lihat yang baju kuning saja. (Padahal) Kita semua bisa menjadi pelaku korupsi. Termasuk saya yang ngomong di sini,” kata Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Friesmount Wongso saat membuka Sosialisasi Program Percontohan Kabupaten Kota Antikorupsi di Provinsi Kalimantan Timur di Ruang Ruhui Rahayu, Selasa (6/8/2024). Lantas bagaimana? Korupsi, menurut Friesmount Wongso adalah pilihan. “Menghadapi hal yang gemerlap

Pj Gubernur Minta DBON Kombinasikan Alam Kaltim untuk Prestasi Olahraga

Juli 9, 2024 Tidak ada komentar

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Prof Dr Akmal Malik meminta Pengurus Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Provinsi Kaltim kombinasikan lingkungan alam untuk pengembangan Prestasi Olahraga. Artinya, dengan alokasi anggaran yang dimiliki DBON diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Bukan hanya menjadi kegiatan rutin atau ritual tahunan biasa saja. “Jadi, kita harus mampu berpikir hal yang tidak biasa saja. Karena itu, saya minta DBON Kaltim mampu mengkombinasikan kekayaan alam di daerah ini untuk pengembangan prestasi olahraga,” ucap Akmal Malik ketika menerima kunjungan silaturahmi Pengurus DBON Kaltim dipimpin Kepala Sekretariat Dr H

Ketua PDKT Kaltim Menyayangkan Pengunduran Diri Kepala Otorita IKN

Juni 3, 2024 Tidak ada komentar

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono dan Wakilnya, Dhony Rahajoe disayangkan oleh Ketua Umum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT), Syaharie Jaang. Sebelumnya diberitakan bahwa pada Senin (3/6/2024) telah diterbitkan Keppres pemberhentian Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe secara hormat. Keppres ini menyusul surat pengunduran diri yang mereka ajukan beberapa waktu lalu. Syaharie Jaang berpendapat bahwa seharusnya Kepala Otorita IKN tidak mundur, mengingat tahun ini upacara kemerdekaan akan dilaksanakan untuk pertama kalinya di IKN. “Seharusnya tidak mundur dan gentlemen, apa lagi upacara 17 Agustus 2024 di IKN,” ujarnya.

Aksi Demo Pj Gubernur Kaltim, Dikritik Ormas Kaltim

Maret 24, 2024 Tidak ada komentar

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Belum lama ini, telah terjadi aksi demo untuk melengserkan Pj. Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) oleh sekelompok pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Kaltim Madani dan Forum Silahturahmi Tokoh Masyarakat Kalimantan Timur (FSTMKT) yang di gelar, Jum’at (22/3/2024). Hal ini menuai kritikan dari beberapa organisasi masyarakat yakni DPW Laskar Adat Dayak Nasional Kalimantan Timur (LADN-Kaltim), Forum Dayak Bersatu, Dewan Adat Dayak (DAD) Kaltim, serta Lembaga Adat dan Kekerabatan Kesultanan Banjar. Saat di temui awak media, Ketua Umum Forum Dayak Bersatu Decky Samuel, didampingi Ketua DPW LADN-Kaltim (Thomas Ngau), Sekjen DAD Kaltim (Martinus)

Pengadilan Tinggi Kaltim Bebaskan Tersangka Korupsi PT. MMP, Puluhan AMPK Kaltim Pertanyakan.

Maret 22, 2024 Tidak ada komentar

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan (AMPK) telah menggelar aksi demo damai di Kantor Pengadilan Tinggi di Kalimantan Timur (Kaltim) Jalan M. Yamin Kecamatan Samarinda Ulu, Kamis (21/3/2024). Saat di temui awak media, Koordinator Lapangan (Korlap) AMPK Zainal mengungkap bahwa adanya pembebasan Tersangka terpidana Korupsi PT. Mandiri Migas Pratama (MMP) atas nama Wendy. “Kami merasa ada yang aneh, atas putusan hakim Pengadilan Tinggi Kaltim terhadap kasus terpidana tersebut,” lanjutnya. Menurutnya, putusan Pengadilan Tinggi dengan nomor putusan 2/PID.SUS-TPK/2024/PT.SMR, Pengadilan Tinggi Kaltim melalui Hakim Ketua, Jamaluddin Samosir, Hakim Anggota

PW IPM Kaltim Menggerakkan Aksi Perubahan: Memperjuangkan Komitmen Iklim Para Pemimpin 2024

Februari 10, 2024 Tidak ada komentar

SEPAKU, Swarakaltim.com – Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kalimantan Timur (PW IPM Kaltim) mengambil langkah progresif dalam upaya menjaga lingkungan dan memperjuangkan implementasi komitmen iklim para pemimpin tahun 2024. Melalui aksi peduli lingkungan yang digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN) Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur pada Jumat (9/2/24), PW IPM Kaltim menegaskan pentingnya perhatian dan tindakan nyata dalam menghadapi krisis lingkungan. Dalam deklarasi mereka, PW IPM Kaltim menyoroti dua aspek krusial yang perlu diperhatikan oleh calon Presiden dan Wakil Presiden 2024: 1. **Keadilan Iklim:** Mereka menekankan pentingnya menghubungkan pembangunan dengan hak

Ketua FPK Kaltim Syaharie Jaang: Rayakan Pemilu dengan Gembira dan Tidak Golput

Februari 7, 2024 Tidak ada komentar

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Sepekan lagi akan memasuki hari pencoblosan Pemilu 2024, untuk itu Ketua Forum Pembangunan Kebangsaan (FPK) Kalimantan Timur, Dr H Syaharie Jaang SH MH MSI mengingatkan kepada warga Kaltim untuk menjaga rasa persatuan ditengah suhu politik yang makin memanas. Himbauan itu khususnya Ia tujukan kepada warga Kota Samarinda yang menjadi Ibu Kota Provinsi Kaltim. Apa lagi penduduk Kaltim mayoritas tinggal di Kota Tepian. “Kita mengetahui bahwa sebentar lagi kita akan melalui pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur dan khususnya Kota Samarinda mari kita saling menjaga saling

Dianggap Tak Pernah Mendukung IKN, Solidaritas Dayak Bersatu Tolak Rocky Gerung Jadi Pembicara Forum Diskusi Nasional di Kaltim

November 15, 2023 Tidak ada komentar

Solidaritas Dayak Bersatu melakukan aksi penurunan baleho kegiatan di depan gerbang masuk Unmul menolak hadirnya Rocky Gerung SAMARINDA, Swarakaltim.com – Solidaritas Dayak Bersatu menolak Pengamat Politik Rocky Gerung untuk tampil menjadi Pembicara pada Forum Diskusi Nasional dengan tema “Menyambut Pesta Demokrasi 2024: tentang Bangsa Indonesia Dalam Pemberantasan Korupsi & Penegakan HAM” di gedung Hexagon Fakultas Teknik Unmul Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (16/11/2023) besok pagi. “Mewakili Solidaritas Dayak Bersatu, kami menolak kehadiran saudara Rocky Gerung di Kalimantan Timur. Yang pertama, karena dia menolak keberadaan IKN, sementara pemerintah pusat membuat IKN ini untuk pemerataan pembangunan di

Category: BIROKRASI