Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, SE, M.Si saat melakukan Sosper Perpajakan di Desa Tani Bakti Kecamatan Loa Janan Ilir Kabupaten Kutai Kartanegara, Tanggal 26-28 Maret 2021. (Istimewa) Samarinda-Swarakaltim. Upaya memberikan informasi tentang peraturan pajak daerah, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, SE, MSi telah melakukan kegiatan sosialisasi peraturan daerah (Perda) Nomor 1 tentang Pajak Daerah pada Tanggal 26 s/d 28 Maret 2021 lalu, di Desa Tani Bakti Kecamatan Loa Janan Ilir Kutai Kartanegara. Dalam penyampaiannya Samsun menjelaskan pemerintah daerah memerlukan dana yang cukup besar, berasal dari sumber pendapatan di sektor pajak. “Karena pemerintah

Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, SE, M.Si Samarinda-Swarakaltim. Aktivitas penambangan liar (ilegal) di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) kian menjadi-jadi, terutama saat ini pengawasan dan legalitas pertambangan sudah diambil alih pemerintah pusat, ini merupakan faktor terjadinya tambang ilegal tersebut. Saat ditemui awak media belum lama ini, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, SE, MSi menegaskan pemerintah provinsi (pemprov) Kaltim harus bertindak tegas, karena tambang ilegal ini tidak sesuai SOP yang berlaku, sehingga setiap aktivitasnya dapat menyebabkan banjir. “Tambang Ilegal ini pastinya tidak seuai prosedur penambangan, asal gali dan mengupas lahan hijau, sehingga serapan air