Caption: Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin Memimpin langsung Rapat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kalimantan Timur dan Bupati/Walikota di Pendopo Odah Etam Samarinda
SAMARINDA, Swarakaltim.com – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Prof Dr KH Ma’ruf Amin melakukan kunjungan kerja di Benua Etam Kaltim. Dalam agenda kunjungan kerja tersebut Wakil Presiden melakukan beberapa agenda kegiatan diantaranya Wapres Sapa Pelajar SD Muhammadiyah 1 Samarinda, meresmikan Gedung Kampus 2 Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kaltim, serta melakukan Rapat Dengan Forkopimda se Kaltim untuk membahas secara khusus terkait Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik di Kalimantan Timur di Pendopo Odah Etam Samarinda, Selasa (2/11).
Lebih lanjut Wapres Prof Dr KH Ma’ruf Amin menuturkan Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu fokus kerja pemerintah di bidang reformasi birokrasi. Seiring perkembangan zaman, kualitas yang diberikan dituntut untuk dapat menyeimbangi dinamika masyarakat yang semakin dinamis. Oleh karena itu, ke depan, pelayanan publik harus semakin sederhana dan kompetitif.
“Dinamika masyarakat menuntut pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah. Penyelenggaraan pelayanan publik ke depan harus semakin sederhana dan kompetitif, seiring penggunaan teknologi yang semakin masif,” tegas Wapres.
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, bahwa kualitas pelayanan publik merupakan salah satu ujung tombak dari keberhasilan reformasi birokrasi dan merupakan wujud dari kepuasan masyarakat. Untuk itu, guna mensukseskan upaya peningkatan kualitas ini, diperlukan sinergi antar masyarakat dan pemerintah guna terciptanya kualitas pelayanan yang baik.
“Pelayanan publik yang baik tercipta melalui kohesi sinergis antara Pemerintah dengan masyarakat. Peran masyarakat penting dalam mendorong kualitas pelayanan publik. Hal ini karena masyarakat melalui fungsi kontrol dan aspirasinya memberikan respon dan masukan untuk memotivasi perbaikan dan inovasi yang tiada henti,” urai Wapres.
Di sisi lain, tambah Wapres, tujuan akhir dari pelayanan publik adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, penguatan atau intervensi dari pusat yang kemudian diselaraskan dengan program pemerintah daerah dan dunia usaha menjadi penting agar pelayanan publik dapat lebih adaptif dan berdaya saing.
“Saya berharap agar kualitas SDM aparatur penyelenggara pelayanan publik terus meningkat sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik. Konsolidasi, kolaborasi, dan sinergi antara Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah lain, serta dengan dunia usaha harus senantiasa diperkuat agar pelayanan publik menjadi lebih adaptif dan berdaya saing,” pungkas Wapres.
Di tempat yang sama Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor melaporkan jenis-jenis pelayanan publik yang dilakukan di wilayah Kalimantan Timur serta upaya peningkatan kualitas yang telah dijalani. Ke depan, ia berharap agar sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam segala bidang, salah satunya di bidang reformasi birokrasi dapat berjalan dengan sinergis dan harmonis.
“Wapres berharap, pemerintah pusat terus mendukung dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan dan pemberdayaan masyarakat, sekaligus dukungan terhadap pelayanan publik dengan regulasi yang efektif,” tandasnya.
Dalam Kesempatan yang sama Gubernur kaltimDr Ir H Isran Noor M Simenuturkan Pemerintah terus menggalakkan Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan sejalan dengan PP No.7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah mengajak semua pihak untuk menggalakkan pembuatan karya atau poduk Dalam Negeri dan memprioritaskan kepada kita membeli untuk pemenuhan berbagai kebutuhan.
Selanjutnya Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur mendukung penuh arahan dan kebijakan program tersebut, dengan terus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, diantaranya dengan tidak ragu terhadap kualitas dari produk-produk Dalam Negeri. Pemerintah Provinsi Kaltim mendukung Gernas BBI dan berkomitmen membantu usaha masyarakat, khususnya Koperasi dan UMKM.
Gubernur juga melaporkan hingga saat ini jumlah koperasi di Kaltim 5.745 dan yang aktif 2.882 dengan anggota sebanyak 12.054 orang dan Omzet mencapai lebih kurang Rp.118 miliar. Sementara itu UMKM berjumlah 307.343 yang meliputi kegiatan usaha kuliner, industri pengolahan, kerajinan, dagang dan jasa.
Dalam rangka mendukung Gernas BBI dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Pemprov telah mengikutsertakan UMKM dalam belanja pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan juga menggunakan Pakaian Batik pada saat hari kerja.(hms10)
