BALIKPAPAN,Swarakaltim.com – Angka penganguran mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 9 persen menjadi 8,9 persen pada 2021. Hal ini menunjukan pemulihan ekonomi di kota Balikpapan dari dampak Covid 19. Untuk itu, pemerintah kota akan terus meningkatkan perekonomian dan pembanguan di kota Balikpapan yang kini masih berdampak terhadap pandemic Covid 19.
“Pertumbuhan ekonomi di Kota Balikpapan pada tahun 2021 mencapi angka sebesar 4,56 persen, setelah sebelumnya pada tahun 2020 berada di angka minus 0,39 persen. Pertumbuhan ekonomi ini didorong dengan berlanjutnya proyek RDMP Kilang Pertamina Balikpapan dan dimulainya pembangunan Ibu kota Negara dan meningkatnya permintaan domestik di Kota Balikpapan,” kata Rahmad Mas’ud kepada awak media, Jumat (1/4/2022).
Rahmad menjelaskan, untuk tingkat implasi di Balikpapan pada tahun 2021 relatif terkendali sebesar 2,28 persen dibawah target 3 persen secara nasional. Sedangkan dalam rangka lingkup provinsi Kaltim kontribusi kota Balikpapan terhadap pemprov sebesar 16 persen atau dibawah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur. Begitu juga tingkat kemiskinan di Kota Balikpapan pada tahun 2021 sebesar 2,7 persen atau meningkat 0,2 persen jika dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 2,5 persen.
“Tingkat kemiskinan ini perlu jadi perhatian bersama meskipun yang paling rendah se Kaltim namun angkanya mengalami tren peningkatan dalam dua tahun terakhir,” kata Rahmad.
Rahmad Mas’ud mengatakan, tema RKPD tahun 2023 ini dimaksudkan agar meningkatkan daya saing dan kebutuhan di dunia usaha maupun dunia kerja, pemerataan akses dasar dalam hal pemenuhan standar minimal seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
“Pemenuhan pendidikan dan kesehatan sudah menjadi program kami yakni dengan menggratiskan BPJS kesehatan kelas 3 dan di sektor pendidikan pada tahun 2022 ini sudah mulai dilakukan penyaluran baju seragam sekolah dan pemberian subsidi SPP bagi sekolah negeri dan swasra di Kota Balikpapan,” ujar Rahmad Mas’ud.
Rahmad menambahkan, untuk target APBD Kota Balikpapan tahun 2023 sebesar Rp 2,3 triliun yang berasal dari PAD senilai Rp 983 miliar dan dana transfer senilai Rp 1,4 triliun, adapun target belanja daerah Rp 2,5 triliun untuk operasional.(*/db)
