Teks: AHY menyampaikan pidato kebangsaan di Rapimnas Partai Demokrat di JCC Senayan, Jakarta Selatan
Irwan Puji Pidato Kebangsaan Ketum Partai Demokrat
JAKARTA, Swarakaltim.com – Kemiskinan, pengangguran, penegakan supremasi hukum, menunda proyek strategis nasional yang bisa melemahkan pondasi keuangan negara, menyorot kenaikan BBM, hingga koalisi mengusung capres dan wapres dalam Pemilu 2024, menjadi tema utama pidato kebangsaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Disampaikan saat Rapimnas Partai Demokrat di JCC Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (16/9).
“Di usianya yang ke-21 tahun, Demokrat memiliki pengalaman yang lengkap, dalam berdemokrasi. Kami pernah 10 tahun, memimpin jalannya pemerintahan. Kini, kami berada di luar kekuasaan. Menjalankan fungsi checks and balances bagi pemerintahan. Insya Allah, Demokrat istiqomah. Tetap gigih dalam berjuang. Untuk mengawal dan memperjuangkan harapan rakyat,” katanya.
Rapimnas Partai Demokrat dihadiri hampir 3.000 kader partai. Terdiri para pemimpin, pengurus dan fungsionaris utama; para ketua DPD dan DPC; para wakil rakyat, dan para kepala daerah dari Partai Demokrat. Ikut hadir Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim Irwan Fecho yang juga anggota DPR RI.
Dalam pidatonya AHY menyinggung tindakan obstruction of justice dan abouse of power dalam penegakan hukum. Menurut dia, masalah tersebut menjadi kegelisahan masyarakat.
“Mengamankan kawan politik dari proses hukum namanya obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum. Sedangkan penegakan hukum menggunakan instrumen hukum untuk habisin lawan politik adalah abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan,” tuturnya.
AHY menyatakan, bahwa kedua hal itu tidak sepatutnya terjadi di Indonesia. Rakyat masih punya harapan kepada Tuhan yang tidak pernah tidur. Sebagai bangsa yang memegang nilai nilai ketuhanan rakyat percaya. Bahwa perbuatan-perbuatan baik akan selalu dikenali dan perbuatan buruk nantinya akan diketahui juga.
Mengenai kenaikan BBM, AHY melihat, ada banyak cara menyelamatkan fiskal, selain menaikkan harga BBM. Misalnya, dengan melakukan realokasi anggaran, penentuan prioritas,termasuk penundaan sejumlah proyek nasional, yang tidak sangat mendesak. Sekarang, kenyataannya, harga BBM, sudah dinaikkan. Untuk itu, Demokrat menawarkan dua solusi. Pertama, bantuan kepada rakyat, yang ekonominya lemah, atau BLT; jumlah uangnya harus cukup, tepat sasaran, dan harus bebas dari politik. BLT, produk kebijakan Presiden SBY, yang dulu ditentang oleh sebagian kalangan, justru sekarang ditiru dan terbukti menjadi penyangga utama daya beli masyarakat .
“Yang pasti, jutaan kepala saat ini sedang bertafakur. Mengadu kepada Tuhannya. Bagaimana caranya bisa bertahan hidup.
Sementara itu, untuk mendapatkan penghasilan tidak mudah. Bahkan, banyak mahasiswa yang khawatir, karena sulitnya mendapatkan pekerjaan. Kekhawatiran yang juga sedang dirasakan, oleh 8,4 juta, pengangguran di Indonesia,” sebutnya.
Dalam pidato kebangsaannya, AHY juga meminta, dalam membangun megaproyek, perencanaan harus matang sehingga tidak mudah berubah di tengah jalan, yang bisa sangat merugikan keuangan negara, dan memberatkan pemerintah sendiri.Indonesia tentu, tidak boleh terus menerus menambah utangnya. Juga sangat tidak bijaksana, jika mega proyek itu didanai dari utang. Utang ini, justru akan menambah beban fiskal kita.
Apalagi, kita tengah menghadapi krisis, dan tekanan ekonomi yang berat.Menunda pembangunan proyek nasional strategis, bukanlah sesuatu yang tabu. Menunda proyek pada kondisi saat ini, lebih baik daripada memaksakannya. Jika proyek-proyek ini dipaksakan, akan berdampak buruk bagi kehidupan sosial ekonomi rakyat.
“Kita harus mencegah penggunaan dana utang yang terlalu besar. Utang Indonesia 8 tahun terakhir ini meningkat tajam, jauh di atas keamanan fiskal kita. Utang Indonesia saat ini, sebesar 7.163 Triliun Rupiah, atau meningkat 4.500 Triliun rupiah.Ini merupakan risiko tersendiri, bagi perekonomian kita. Sebab, di samping membebani pemerintah-pemerintah mendatang, juga berbahaya, jika perekonomian global dan nasional, terguncang dalam krisis. Ingat, utang yang sangat besar bisa mengakibatkan krisis utang. Pada gilirannya, bisa menjadi pemicu krisis ekonomi secara nasional,” pintanya.
Sementara itu, terkait koalisi dan pasangan Capres dan Cawapres, AHY menyatakan, harus sesuai dengan kriteria, dan tema perjuangan politik Demokrat, dalam Pemilu 2024 nanti. Yaitu, Perubahan dan Perbaikan.
Saat ini, Demokrat tengah intens membangun komunikasi dengan dua partai,
yang juga memiliki semangat dan energi perubahan, untuk Indonesia yang lebih baik. Demokrat siap memperjuangkan kader utamanya, menjadi bagian dari pasangan Capres-Cawapres yang diusung.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim Irwan Fecho mengatakan, pidato Ketum AHY adalah pidato kebangsaan yang disampaikan secara cerdas, bernas dan paripurna. Pidato yang berisikan solusi perubahan dan perbaikan bangsa. Komitment AHY untuk memprioritaskan Pembangunan sumber daya manusia dibanding pembangunan infrastruktur yang bersumber dari utang dan melemahkan APBN adalah wisdom dan sesuai semangat Indonesia raya yaitu bangunlah jiwanya, bangunlah raganya.
“AHY mengajak seluruh anak bangsa untuk Bangkit dan Bersatu memperjuangkan kehidupan rakyat dan masa depan yang lebih baik. Indonesia yang semakin aman dan damai, adil dan sejahtera, maju dan mendunia. Indonesia untuk semua. Tentu seluruh kader Demokrat di Kaltim akan bersama rakyat berjuang untuk perubahan dan perbaikan bangsa. Khususnya perubahan dan perbaikan Kaltim,” tandasnya.(dho)
