BALIKPAPAN, Swarakaltim.com – Pemerintah kota Balikpapan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbagpol) Kota Balikpapan belum menerima pengajuan anggaran yang diajukan oleh Bawaslu kota Balikpapan. Hal ini tentunya, tidak dapat dialokasikan dalam penyusunan APBD Murni Kota Balikpapan Tahun 2023.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Balikpapan, Adwar Skenda Putra menjelaskan, pihaknya belum mendapatkan pengajuan anggaran dari Bawaslu kota Balikpapan. Seharusnya pengajuan dimasukan sebelum bulan Mei 2022. Sehingga dapat diakomodir dalam pembahasan APBD Murni Kota Balikpapan Tahun 2023.
“Kita akan melakukan pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) , karena usulan yang diajukan kemarin terlambat,” ujar Adwar Skenda Putra saat diwawancarai media, Jumat (28/10/2022).
Edwar menjelaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan TAPD untuk membahas kondisi ini.
Sehingga Panwascam yang baru dilantik dapat bekerja maksimal. Kendati demikian, meskipun terancam bekerja tanpa dukungan anggaran,namun hal tersebut tidak akan menghambat proses tahapan persiapan Pemilu di Kota Balikpapan. Mengingat, tahapan Pemilu 2024 baru dimulai pelaksanaan pada September 2023 mendatang.
“Seharusnya pengajuan anggaran sebelum 31 Mei kemarin oleh pengurus yang lama. Hal ini agar dapat dimasukan dalam anggaran di tahun 2023. Tapi kan mereka tetap bisa jalan meskipun anggarannya masih tahun depan baru diajukan karena tahapan Pemilu juga baru dimulai September 2023,” tuturnya.
Berita sebelumnya, Anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-Kota Balikpapan dilantik dan diambil sumpah di hotel Platinum pada Kamis (27/10/2022).
Kabag Pemerintahan Kota Balikpapan Sayid Muhdar dalam sambutanya, mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang hari ini dilantik sebagai anggota Panwaslu Kecamatan se-Kota Balikpapan, dengan harapan saudara dapat bekerja dengan baik dan amanah, menjadi bagian dari suksesnya penyelenggaraan pemilu tahun 2024 mendatang. “Dengan semakin meningkatnya kedewasaan politik masyarakat, maka diharapkan pelaksanaan pemilu akan bisa terlaksana dengan aman dan sukses,” ujarnya.
Sayid menjelaskan, dibutuhkan komitmen tidak hanya dari Pemerintah Daerah, KPU, Panwaslu, Panwascam, serta aparat penegak hukum semata, peserta pemilu bersama tim sukses, serta seluruh komponen masyarakat. Selain itu, semua pihak harus memiliki komitmen dan kesadaran politik yang tinggi untuk berpartisipasi, mendukung dan mematuhi segala ketentuan yang berlaku agar kompetisi ini dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil.(*/db)
