BALIKPAPAN, Swarakaltim.com – Provinsi Kaltim yang pertama kali mendapatkan konpensasi dari Bank Dunia untuk lima tahun ke depan. Sebagai bukti konsisten dan berkomitmen dalam menjaga dan melaksanakan rangkaian perbaikan lingkungan.
Terutama, di dalam hal penurunan emisi gas rumah kaca maupun emisi karbon, bahkan di Asia Tenggara, yaitu dimana saat ini Gubernur Provinsi Kaltim Isran Noor dengan sejumlah Pejabat di lingkungan Pemprov Kaltim sedang menghadiri Conference of Parties (COP) 27 di Mesir yang merupakan agenda tahun konferensi iklim PBB yang berfokus pada tantangan iklim global.
“Dimana Tugas Utama COP adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memerangi perubahan iklim. Alhamdulillah, melalui Forum Ilmiah Nusantara, Pemprov Kaltim menegaskan bahwa, Provinsi Kaltim sangat komitmen dalam perbaikan lingkungan,” ucap Wagub Kaltim H Hadi Mulyadi ketika membuka Forum Ilmiah Nusantara yang bertemakan Strategi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Guna Ekonomi yang Berkelanjutan di Kalimantan Timur untuk Nusantara, di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Kamis 17 Nopember 2022.
Untuk itu, Hadi mengapresiasi pelaksanaan forum tersebut, diharapkan kepada seluruh peserta dapat berperan aktif sehingga materi yang disampaikan dapat menjadi bahan masukan dalam rangka pembangunan di lingkungan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
Apalagi, lanjut Hadi, saat ini Pemprov Kaltim telah ditunjuk pemerintah pusat menjadi lokasi pilot project penurunan emisi berbasis jurisdiksi, melalui program FCPF-Carbon Fund. Program tersebut merupakan kerja sama pemerintah Indonesia dan Bank Dunia yang dilaksanakan mulai tahun 2020-2024.
Pemerintah Inggris melalui dua lembaga pemerintahnya merupakan donor program FCPF-CF, bersama dengan delapan negara dan dua perusahaan/lembaga internasional lainnya.
“Karena itu, ketika menghadapi tantangan menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat esktraksi sumber daya alam (SDA), maka perlu segera dilakukan upaya pencegahan,” jelasnya.
Untuk itu, Pemprov Kaltim terus berkomitmen dalam upaya perbaikan lingkungan hidup dengan tetap meningkatkan perekonomian rakyat. Melalui visi RPJMD 2018-2023 Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat, yang salah satu misinya yaitu misi keempat, berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Bahkan tujuannya sudah termuat dalam RPJMD 2018-2023, yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta sasaran yaitu Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca dari BAU (Business As Usual) Baseline.
“Kita bersyukur secara bertahap Kaltim bisa menerima kompensasi dari Bank Dunia sebesar 110 juta dolar Amerika untuk penurunan emisi karbon. Kita harapkan dapat bermanfaat. Apalagi, pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim memiliki tantangan besar pada aspek lingkungan,” jelasnya.
Artinya, meski Pemprov Kaltim menerima kompensasi, tetapi tetap bagaimana memastikan pembangunan kota dapat mempertahankan fungsi hutan, keanekaragaman hayati dan tidak merusak lingkungan.
Pemerintah Provinsi Kaltim yakin bahwa dalam pembangunan IKN nantinya akan tetap memperhatikan daerah-daerah yang memiliki fungsi hutan maupun fungsi penting dalam keberlanjutan lingkungan.
Hadir, Kepala Balitbangda Kaltim Dr Fitriansyah yang juga sebagai penyelenggara, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Bappenas, DPRD Kaltim, Tim Gubernur Untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan (TGUP3) Kaltim serta Dewan Daerah Perubahan Iklim.(aya/sk)
