SAMARINDA, Swarakaltim.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka membahas jalan rusak kawasan penghubung empat desa di Kabupaten Kutai Barat (Kubar), di gedung E DPRD Kaltim, Senin (3/4/2023).
Dalam kegiatan RDP ini, dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang dan dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi III, Syafruddin, serta anggota Komisi III, Amiruddin, Safuad, Bagus Susetyo, Elty Emanuel, dan Mimi Mariami.
Hadir pula beberapa pejabat daerah, seperti Kepala Dinas PUPR-PERA Provinsi Kaltim, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kaltim, Kepala Dinas Bappeda Provinsi Kaltim, Sekdakab Kutai Barat, Kepala Dinas PUPR Kutai Barat, Kepala Dinas Bappeda Kutai Barat dan Kepala BPKAD Kutai Barat.
Usai kegiatan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang menjelaskan bahwa agenda RDP kali ini membahas dan mencari solusi dari permasalahan rusaknya infrastruktur jalan.
“Adapun empat Desa tersebut yakni, Desa Lemper, Desa Tanjung Soke, Desa Deraya, dan Desa Gerunggung di Kecamatan Bongan Kabupaten Kubar,” lanjutnya, saat di wawancarai awak media.
“Keempat Desa tersebut telah melayang surat ke kita, dan demi memenuhi permintaan masyarakat, maka RDP ini Kita gelar dan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik di tingkat dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim telah Kami undang,” ujarnya.
“Hal ini juga, untuk mengurangi desa tertinggal, karena akses jalan merupakan sarana vital untuk perekonomian, serta memperlancar pelayanan public di desa tersebut,” ucapnya.
“Dengan meningkatkan anggaran untuk perbaikan jalan dan pemeliharaan jalan secara berkala, dan membangun jalan alternatif yang lebih baik, serta mengadakan pelatihan bagi masyarakat setempat untuk membantu pemeliharaan jalan, tentunya Desa tersebut bisa berkembang dengan baik,” katanya.
Veridiana Huraq Wang dari Fraksi PDI Perjuangan Kaltim ini, menjelaskan kembali bahwa terdapat 3 kesepakatan dalam agenda RPD ini, yakni memberikan Bantuan Keuangan (BanKeu), menyarankan untuk mengajukan ke Pemerintah Pusat, serta memperjuangkan jalan yang masuk kawasan hutan menjadi jalan masyarakat.
“Anggaran Bankeu akan menjadi perioritas, dan saat ini moment INPRES jalan program dari Balai Jalan Pemerintah Pusat, untuk itu Kami menyarankan masyarakat bisa mengajukan ke Pemerintah pusat, serta karena kondisi sebagian besar jalan tersebut masuk di kawasan hutan, maka Kami akan memperjuangkan untuk jalan masyarakat,” imbuhnya.
“Namun kita juga meminta keterlibatan perusahaan yang berada di kawasan tersebut, untuk membantu dalam perbaikan jalan itu, minimal pemeliharaan jalan,” ucapnya.
Di tempat yang sama Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kubar mengatakan bahwa atas permintaan masyarakat, Kami siap bekerja sama dengan pihak lain untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur jalan di desa tersebut.
Sekretaris Kabupaten Kubar Ayonius menyampaikan bahwa Kami berterima kasih kepada Komisi III DPRD Kaltim, karena sudah menjembatani untuk memecahkan permasalahan ini.
“Dan berterima kasih pula, kepada pihak Kecamatan serta kepada petinggi yang sudah mengekpos masalah ini, sehingga banyak yang ikut memikirkan akses jalan ini menuju jalan yang bisa digunakan masyarakat,” sambungnya.
“Dari gambar yang beredar di media sosial juga di media massa, memang sungguh sangat memperhatinkan, dan semoga dengan adanya pertemuan ini, dapat terjadinya komitmen, sehingga jalan tersebut bisa teratasi dan dimanfaatkan masyarakat kedepannya,” tuturnya.
“Apalagi di kawasan tersebut termasuk desa tertinggal, dan ini kuncinya fasilitas jalan, sehingga desa tertinggal ini bisa berkembang dengan baik,” ungkap Ayonius.
“Karena keterbatasan dana Pemkab Kubar, untuk itu sangat diharapkan perhatian Pemprov Kaltim dan APBN serta CSR perusahaan yang beroperasi diwilayah tersebut,” pungkasnya. (Adv/AI)
