SAMARINDA, Swarakaltim.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk lebih fokus dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah yang hingga kini masih menjadi tantangan besar. Menurutnya, masalah sampah bukan hanya persoalan di Samarinda, tetapi juga di kota-kota besar lain di Indonesia. Ia berharap Wali Kota Samarinda dapat memberi perhatian serius terhadap masalah ini. “Permasalahan sampah sudah menjadi tantangan besar yang harus segera ditangani. Saya berharap Wali Kota Samarinda yang baru dapat lebih fokus pada pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien,” ujarnya. Sapto mengusulkan agar pengelolaan sampah

  SAMARINDA, Swarakaltim.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Andi Satya Adi Saputra, memberikan apresiasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen pada tahun 2025. Berdasarkan perhitungan, kenaikan tersebut akan menambah sekitar Rp 218 ribu pada UMP Kaltim, yang diperkirakan naik dari Rp 3.360.858 pada 2024 menjadi sekitar Rp 3.579.313 pada 2025. Andi menilai bahwa kebijakan ini merupakan langkah positif untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, terutama di tengah tantangan ekonomi yang ada. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah pusat menunjukkan komitmennya dalam merespons kebutuhan pekerja dan mendorong daya beli

  SAMARINDA, Swarakaltim.com – Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim untuk lebih fokus pada pengembangan sektor industri manufaktur sebagai upaya diversifikasi ekonomi daerah. Menurutnya, sektor ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan yang berlebihan terhadap sektor pertambangan yang selama ini menjadi andalan Kaltim. Agusriansyah mengungkapkan, berdasarkan data 2023, kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Kaltim tercatat sebesar 18,67 persen, atau sekitar Rp3.900 triliun. Walaupun sektor pertambangan masih memberikan sumbangan terbesar, Agusriansyah mengingatkan bahwa ketergantungan yang tinggi pada sektor ini tidak akan memberikan jaminan

  SAMARINDA, Swarakaltim.com– Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, optimis bahwa Kalimantan Timur (Kaltim) dapat mewujudkan swasembada pangan berkat potensi luas lahan pertanian yang tersedia. Meskipun Ibu Kota Nusantara (IKN) berada di Kaltim, yang membawa tantangan dalam hal kesiapan pasokan pangan lokal, Ananda menilai bahwa Kaltim memiliki potensi untuk mandiri dalam hal pangan. “Saat ini, kita masih bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah. Tapi, dengan sumber daya alam yang kita miliki, Kaltim seharusnya bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Langkah pertama yang harus diambil adalah membangun database pangan,” ungkap Ananda. Menurutnya, tanpa data

  SAMARINDA, Swarakaltim.com – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud (Hamas), mendesak agar Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 49 Tahun 2020 yang mengatur Tata Cara Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan (Bankeu) segera dicabut. Hamas menilai bahwa peraturan ini justru memberi dampak negatif terhadap pembangunan daerah, terutama di pedesaan yang seharusnya menjadi fokus perhatian pemerintah. “Pergub ini menimbulkan kendala bagi pelaksanaan pembangunan di desa-desa. Pada dasarnya, proyek pembangunan di desa-desa tidak membutuhkan anggaran besar seperti yang ditetapkan dalam Pergub ini. Misalnya, batas anggaran yang awalnya Rp2,5 miliar dan kemudian diturunkan menjadi Rp1,5 miliar,

  SAMARINDA, Swarakaltim.com – Menyambut keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN), Subandi menekankan bahwa Kaltim perlu segera mempersiapkan sektor pariwisata di seluruh kabupaten dan kota untuk menyambut lonjakan jumlah pengunjung. Dengan IKN yang kini berada di Borneo, ia menyadari bahwa sektor pariwisata akan semakin berkembang dan menjadi perhatian utama pemerintah pusat dan masyarakat internasional. “Dengan semakin banyaknya pengunjung yang datang ke Kaltim, kita harus memastikan bahwa destinasi wisata yang ada memenuhi standar kualitas dan siap menerima kedatangan wisatawan dengan baik. Dinas Pariwisata harus lebih kreatif dalam menciptakan destinasi baru yang menarik, serta memperbaiki dan mengelola