Foto Ketua Fraksi PPP DPRD Berau, Sa’ga,
TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) terus berupaya setiap ada kesempatan termasuk saat pengesahan Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2022 beberapa waktu lalu mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau perhatikan serapan anggaran. Hal itu dilakukan agar berbagai program dianggarkan melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) bisa dilaksanakan sebaik mungkin
Mengungkapkan hal itu Ketua FPPP Sa’ga melalui pandangan akhir fraksinya beberapa waktu lalu. “Mengingat ABT mencapai Rp 3,231 triliun maka kami menghimbau seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar dapat mengoptimalkan kinerjanya supaya dengan waktu yang ada serapan anggaran yang diusulkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa kami juga mendorong semua pihak untuk melaksanakan pembangunan secara optimal dan padat karya,” ungkap Dewan yang juga Ketua Komisi III DPRD Berau itu.
Selain perhatikan serapan anggaran, FPPP juga meminta memanfaatkan seluruh potensi sumber daya yang tersedia secara sinergi dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi, termasuk pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR), dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) OPD yang masih daya serapnya belum maksimal.
“Makanya kami selalu mengingatkan akan penerapan E-Budgeting dan E-Planning kedalam kerangka pelaksanaan keuangan, dengan demikian setiap anggaran belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah (Pemda) dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya. Sehingga setiap belanja harus berdasarkan pada usaha untuk mewujudkan tercapainya tujuan Pemda. Perlu dipahami tahap penganggaran menjadi sangat penting, karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun,” papar Fraksi PPP.
Karena itu perlu diingatkan tujuan dari penganggaran harus dipahami oleh perumus kebijakan anggaran, yaitu anggaran harus berbasis kinerja dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Jadi berbasis kinerja mempunyai pengertian bahwa anggaran yang disusun harus terukur, memenuhi unsur masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.
“Hal tersebut membuktikan bahwa Pemkab Berau telah melaksanakan kerja dan kinerja dengan sangat baik dari segi laporan keuangan sehingga mendapat predikat Wajar Tampa Pengecualian (WTP). Besar harapan kami dari Fraksi PPP predikat telah diperoleh 5 tahun berturut turut sehingga Kabupaten Berau juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keungan RI, bisa dipertahankan untuk tahun yang akan datang,” tutur Sa’ga. (Nht/Adv)
