Foto Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Berau Dedy Okto Nooryanto
TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau Dedy Okto Nooryanto megatakan bahwa dengan keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dalam penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yakni masuk urutan 76 skala nasional berarti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut cukup serius dalam menjalankan tupoksinya. Dengan demikian, agar lebih memotivasi perlu di support anggaran yang memadai.
Keberhasilan DLHK ternyata kalau se Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan juara III dalam IKLH tersebut. Melihat fakta yang ada DPRD mengapresiasi keberhasil tersebut, artinya keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui DLHK untuk mengendalikan masalah lingkungan mulai nampak. “Jadi kedepan selain anggaran untuk meningkatkan ruang gerak DLHK, Kita juga mulai mempertimbangkan membangun Laboraturium untuk mendukung program DLHK selanjutnya,” ungkap Dewan asal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu.
Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa keberhasilan tersebut selain peranan Pemkab melalui DLHK juga ada campur tangan pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Untuk bisa meraih hasil lebih baik dalam hal IKLH kedepan, peran penting dari seluruh masyarakat dalam menekan angka pencemaran agar tidak menyebar luas di lingkungan sekitar. “Intinya, Alhamdulillah berarti pemerintah daerah kita betul-betul memperhatikan masalah lingkungan hidup, dan hal ini harus terus dijaga dan ditingkatkan agar kelestarian dan kesehatan lingkungan kita ini selalu terjaga,” ujar Wakil Rakyat yang juga merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD tersebut.
Lanjutnya, secara pribadi dirinya juga memberikan masukan kepada DLHK untuk sering turun ke lapangan berkunjung ke perusahaan-perusahaan sebagai bentuk pengawasan mencegah adanya pencemaran limbah di sungai. “Sebab jika sampai tercemar kan yang bahaya juga masyarakat kita, makanya kepada Dinas terkait kita sarankan sering control dengan turun ke lapangan dan Pemerintah Daerah harus mensupport anggarannya supaya mereka bisa leluasa turun ke lapangan,” imbuh Dedy Okto Nooryanto. (Adv/Nht/Asti).
