NB : Foto suasana saat Menko PMK berkunjung ke RSUD Abdul Rivai Berau didampingi Wakil Bupati Berau Gamalis.
TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Seiring dengan perkembangan geliat ekonomi di Kabupaten Berau, seharusnya juga ditunjang dengan pelayanan kesehatan yang memadai, khususnya dari sisi tipe rumah sakitnya. Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko-PMK) RI Muhadjir Effendy disela kunjungan kerjanya ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Berau pada Selasa (02/11). Menurut Muhadjir, mengingat Berau dikelilingi oleh pertumbuhan perusahaan yang pesat, selayaknya tipe RSUD nya juga memadai atau naik kelas.
Dalam kunjungan Menko PMK ke RSUD Abdul Rivai tersebut, beliau didampingi Wakil Bupati Berau Gamalis juga menyempatkan untuk meninjau ruang perawatan anak. Setelah berkeliling di RSUD, Muhadjir Effendy merasa bahwa Kabupaten Berau selayaknya segera memiliki rumah sakit tipe B tersebut. “Disini saya harus meninjau dan memastikan terlebih dahulu kondisi dan koordinasi, sinkronisasi dan kontrol di lapangan,” ujar Muhadjir Effendy.
Alasan lain yang membuat Menko PMK tersebut menganjurkan Kabupaten berau untuk segera memiliki RS yang memadai atau naik kelas adalah karena saat ini RSUD adalah satu-satunya rujukan bagi masyarakat di Bumi Batiwakkal. “Sudah seharusnya, untuk setingkat Kabupaten Berau memiliki rumah sakit rujukan type B,” ungkap beliau.
Untuk itu, Muhadjir Effendy mendorong pengelola serta Pemerintah Kabupaten Berau untuk segera meningkatkan type RSUD Abdul Rivai menjadi type B. Jika dirasa bangunan saat ini dinilai sempit, dirinya menyampaikan untuk mengambil lahan lebih luas. “Saya sudah minta kepada pak Wabup untuk segera menaikan kelasnya, jika lahannya kurang, sebaiknya mencari lokasi yang lebih luas,” jelas Muhadjir Effendy.
Muhadjir juga menegaskan, jika memang Pemkab Berau siap, dirinya selaku perwakilan dari Pemerintah Pusat akan segera melakukan kordinasi antar lembaga Kementrian dan Lembaga terkait lainya terkait kelanjutan RSUD tersebut. “Urusannya tidak hanya dengan Kemenkes, Menteri LHK, Itu harus koordinasi antar lembaga, dan kami yang akan melakukan koordinasi itu, “Muhadjir Effendy. (Nht/***)
