Caption: Makmur HAPK
TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Meskipun sampai saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur belum dilibatkan langsung dalam rangkaian pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), namun Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK berharap apabila nanti ada penunjukan unsur pimpinan dalam Badan otorita IKN, ada figur putra daerah yang masuk dalam unsur itu, baik itu sebagai pemimpin maupun wakil.
Meskipun Makmur juga meyadari bahwa, penunjukan atau pemilihan tokoh utama dalam Badan otorita IKN tersebut merupakan otoritasnya Presiden Joko Widodo. Akan tetapi karena Makmur merasa banyak figur dari Kalimantan Timur yang juga mampu menjadi pemimpin Badan Otorita IKN Nusantara, baik itu menjadi kepala maupun wakil kepala.
“Kalau menjadi wakil kepala Badan Otorita IKN itu boleh-boleh saja, orang Kaltim banyak yang bisa dan mampu, figurnya banyak, Gubernur kita bapak Isran Noor saya yakin juga bisa, yang penting Kaltim harus kompak,” tegas Makmur.
Mantan Bupati Berau 2 periode tersebut mengharapkan agar sebaiknya rencana besar tersebut jangan dilaksanakan terburu-buru, harus ada uji publik dan sosialisasi yang maksimal untuk mendengar suara dari masyarakat.
“Kalau terkait pemimpin Badan Otorita IKN, semua pihak boleh mengusulkan, yang penting jangan sampai lepas dari kriteria yang telah disampaikan oleh presiden, jika kriteria presiden bisa dipenuhi putra daerah Kaltim, maka kami juga minta dilibatkan,”imbuhnya.
Sekain itu Makmur juga menekankan bahwa pembangunan di Kalimantan dengan adanya IKN harus seimbang, jangan sampai ada kesan terlalu mengejar Ibu Kota Negara tetapi masyarakat Kaltim dalam kondisi yang memprihatinkan. Sampai sekarang masih ada daerah dan warga yang tidak menikmati infrastruktur, seperti ketersediaan air bersih, listrik dan jalan, oleh sebab itu ini harus benar-benar diperjuangkan dan merata.
“Disatu sisi kami berterimakasih kepada presiden dan pemerintah pusat yang telah memilih Kaltim menjadi pengganti jakarta sebagai IKN, namun disisi lain, pemerataan pembangunan rakyat di Kaltim jelas harga mati untuk terus kita perjuangkan,” pungkas tokoh parta Golkar tersebut. (Nht)
