SAMARINDA, Swarakaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) membentuk pansus Raperda Kepemudaan. Hal ini sangat diperlukan karena sesuai IPP (Indeks Pembangunan Pemuda) beberapa tahun terakhir ini menurun di Kaltim, maka perlu perhatian lebih dari pemerintah kepada masalah ini.
“DPRD Kaltim sudah membentuk Pansus Raperda Kepemudaan. Berjumlah 15 orang lintas fraksi. Pansus sudah berjalan 1 dan rapat-rapat internal telah dilakukan. Rapat Dengar Pendapat (RDP) juga sudah dengan, Bapeda, BPKAD , Biro Hukum, Dispora, Dinas Pendidikan, Disnakertrans, Disperindagkop di Provinsi Kaltim. Berkonsultasi ke Kemendagri, Kemenpora pun sudah,” tutur Hj. Siti Maisyaroh Wakil Ketua Pansus yang telah memimpin RDP dengan Disdik, Dispora, Disnaker dan Disperindagkop untuk menggali masukan terkait kepemudaan (2/8/’22).
Selanjutnya Hj.Fitri Maisyaroh anggota DPRD Provinsi Kaltim Dapil Balikpapan ini mengungkapkan, pekan depan akan mendengarkan masukan dari 21 OKP (Organisasi Kepemudaan) yg ada di Kaltim. Disisi lain Ia mengatakan perlunya pansus Raperda Kepemudaan salah satunya dilatarbelakangi dari IPP (Indeks Pembangunan Pemuda) yang menurun beberapa tahun terakhir ini di Kaltim. Melihat kondisi seperti itu maka perlu perhatian lebih pemerintah kepada masalah ini.
Perhatian DPRD terkhusus fokus pada program-program penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda yang tentunya perlu dukungan anggaran yang proporsional. Apalagi kedepan kepemudaan di Kaltim akan di hadapkan pada kondisi Kaltim sebagai Penyangga IKN. Inilah upaya DPRD Kaltim mengusungkan membuat perda Kepemudaan ini, yang mengharapkan Jangan sampai pemuda Kaltim tersisih di rumah sendiri.
Kemudian Hj. Siti Maisyaroh memaparkan, gambar lain saat ini dapat dilihat dari
53 persen penduduk Indonesia didominasi oleh generasi muda. Pemuda Kaltim bahkan lebih besar lagi persennya. Indonesia akan mengalami bonus demografi. Jika generasi muda tidak dikelola dengan baik, bisa berpotensi menjadi bumerang bagi Kaltim sendiri.
Maka perlu kita buat perencanaan program yg matang dan penganggaran yg proporsional untuk mendukung pengelolaan generasi muda Kaltim lebih baik kedepan.
“Kan Visi 5 tahun Gubernur itu “Kaltim Berdaulat” dan Misi No.1 nya Pemberdayaan SDM khususnya pemuda perempuan dan disabilitas” ujar Hj Fitri
Kendati demikian sangat mirisnya di Kaltim ini 2 frase disebut yaitu Pemuda dan Perempuan, indeksnya turun. Sudah IPP turun, sementara IPG dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) alias Indeks Perempuan di Kaltim 3 tahun berturut-turut ada di peringkat 32 dari 34 Provinsi. Posisinya di atas Papua dan Papua Barat yang tentunya sangat sangat memprihatinkan.
Melihat 2 frase disebut jelas dalam misi pertama gubernur, tapi 2 frase itu nilainya sama-sama turun di Kaltim. Padahal masa jabatan gubernur hanya 5 tahun dan sudah tidak lama lagi berakhir. “Tinggal 1 tahun saja lagi.
Kapan pemerintah mau menunjukkan keseriusannya membangun pemuda dan perempuan. Salah satu indikator serius itu adalah ada dukungan anggaran yang serius untuk pemuda dan perempuan. Makanya Raperda Kepemudaan ini salah satunya untuk mendorong agar Pemuda Kaltim lebih maju dan lebih berdaya guna,” tegas Hj.Fitri.(*/SIS)
