SAMARINDA, Swarakaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah menggelar Rapat Paripurna (Rapur) Ke-47, Rabu (2/10/2022).
Dari kegiatan Rapur ini telah menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Panitia Khusus (Pansus) Investigasi Pertambangan dan diberi tugas untuk menggali informasi terkait masalh pertambangan di Kaltim.
Usai kegiatan Rapur, di hadapan awak media Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menjelaskan bahwa Tim Pansus ini bekerja hanya berfokus menyelidiki setiap permasalahan pertambangan seperti dana Jaminan Reklamasi (Jamrek), dana CSR, serta masalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang di duga palsu.
“Dengan harapan Kita bisa mendapatkan data yang konkret dan kemudian kita mencari solusinya agar masalah tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat bahkan Negara,” lanjutnya.
“Dalam masa kerja selama tiga bulan, Tim Pansus ini tidak ada kendala untuk menggali data polemik pertambangan di Kaltim, dan Komitmen kami untuk mengawal masalah pertambangan ini hingga tuntas bersama media,” ujarnya.
“Dampak kerusakan lingkungan dan minimnya kontribusi kepada daerah, bahkan pertambangan illegal sudah menjamur di Kaltim harus segera di selesaikan,” pungkasnya. (Adv/AI)
