Day: Januari 18, 2023

DPRD Minta Transparansi Penerimaan PPPK Di Dinas Kesehatan

Foto suasana saat rapat berlangsung. TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Gelombang penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Berau menjadi sorotan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau. Mulai dari keluhan sesama peserta PPPK sampai dengan isu timpangnya penilaian saat penerimaan pegawai tersebut. Oleh sebab itu pada rapat kerja Komisi I di Gedung DPRD, Jalan Gatot Subroto, Tanjung Rede, Selasa (17/01/2023), Dinas Kesehatan diminta transparan terkait penerimaan PPPK tersebut dengan menghadirkan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP). Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Berau Feri Kombong dimana agenda utamanya

Loading

Bagikan:
Read More »

DPRD Kejar Program UHC Di 10 Persen Anggaran Kesehatan, Sosialisasikan Agar Masyarakat Tahu.

Foto Ketua Komisi I DPRD Berau Feri Kombong. TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Meskipun masih menyisakan Pekerjaan Rumah (PR) dalam data kependudukan, namun alokasi dana sebesar 10 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 untuk anggaran khusus kesehatan, tetap diminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar memprioritaskan program Universal Health Coverage (UHC).  Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Komisi I DPRD  Kabupaten Berau Feri Kombong saat sesi wawancara di Kantor Dewan Jalan Gatot Subroto, Tanjung Redeb, Selasa (17/1/2023). Anggaran tersebut sepenuhnya dikelola oleh Dinas Kesehatan (Dinkes), oleh sebab itu Dewan dari Partai Gerakan Indonesia

Loading

Bagikan:
Read More »

Komisi III Ingatkan DPUPR, Agar Segera Memulai Paket Pengerjaan

Foto Anggota Komisi III DPRD Berau Suriansyah. TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Melihat angka Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran (TA) 2023 untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau sebesar Rp 1,5 triliun membuat anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Suriansyah angkat bicara. Menurutnya sebagai Langkah antisipasi awal dalam tahapan serapan anggaran, diharapkanya agar DPUPR sesegera mungkin memulai pekerjaannya. Angka yang sebesar Rp 1,5 triliun jika tidak dikelola dengan cepat, dikhawatirkan akan berpotensi menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Oleh sebab itu DPRD termasuk Komisi III selalu mewanti wanti DPUPR

Loading

Bagikan:
Read More »