Foto Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Berau Sa’ga

TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Pergantian Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Berau yang masih dalam tahap pemberkasan, diharapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bumi Batiwakkal figurenya yang memiliki jiwa social dan keolahragaan yang tinggi. Selain itu Ketua terpilih nantinya juga diharapkan bisa semakin memajukan olahraga di daerah dan mampu mengemban misi agar tetap konsisten dan tidak belok ditengah jalan.
Mengungkapkan hal itu Ketua Komisi III DPRD Berau Sa’ga, saat dijumpai di gedung DPRD Jl Gatot Subroto Kecamatan Tanjung Redeb baru baru ini. “Kalau pemimpin memang sudah punya jiwa social yang tinggi, maka akan mudah untuk bergerak mengemban misi lembaga atau organisasi. Kita berharap dari kandidat yang terpilih nanti memang punya jiwa social yang tinggi dibidang olahraga. Sebab bagaimana olahraganya berkembang, jika kepalanya tidak punya jiwa social keolahragaan,“ kata Dewan asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.
Lanjut beliau, pergantian Ketua KONI tersebut memang sudah regulasi karena waktu. Hanya saja, karena dipundak ketua ada beban dan tanggungjawab untuk memajukan olahraga daerah, maka beliau minta siapapun yang terpilih mampu memajukan bidang keolahragaan di Kota Sanggam ini. Jadi kedepan Ketua KONI harus aktif untuk bergerak dalam pembinaan atlet di Berau. Terkait apakah dengan mendatangkan pelatih atau lainnya.
“Jangan sampai nanti misi KONI belok ditengah perjalanan karena kepentingan yang diluar tupoksi,“ imbuh Wakil Rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) kecamatan pesisir tersebut. Yang tidak kalah penting menurut Ketua Fraksi PPP di DPRD Bumi Batiwakkal itu, bahwa atlet di beberapa cabang olahraga (cabor) juga perlu pembinaan, bukan hanya berlatih, namun ada spot spot lainnya yang membuat atlet semangat.
“Misal ada tunjangan dan lainnya, namun jika statusnya hanya atlet namun tidak ada cashback mereka pasti malas. Sebab tidak sedikit dari para atlet itu punya keluarga yang perlu pemasukan, makanya kita Komisi III siap dukung anggaran namun pengelolaan harus transparan. Sebab dana hibah sekarang beda, dulu tentukan nominal baru ajukan proposal, kalau sekarang harus diinput di SIPD. Jangan sampai kita yang menganggarkan malah terseret jika dana hibah tersebut bermasalah,“ pungkas Sa’ga. (Adv/Nht).