TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Selain pariwisata, yang sangat berpotensi untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Berau adalah sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Untuk bisa memaksimalkan pengelolaan dilapangan para petani, pekebun serta nelayan dalam menjalankan tupoksi mereka, salah satu penentunya adalah pendampingnya dilapangan yakni para Penyuluh.“Karena itu kami dari Komisi I DPRD Berau meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, harap beri perhatian lebih dengan gelontorkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan para Penyuluh baik di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan,” kata Ketua Komisi I DPRD Bumi Batiwakkal, Feri Kombong saat berjumpa di

TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Salah satu hal pendukung bisa memajukan UMKM lokal adalah dengan menyuport pemasaran hasil produksi mereka. Selain skala lokal, hendaknya pemasaran produk UMKM lokal Kabupaten Berau bisa lebih luas baik di dalam negeri maupun luar negeri.Namun sangat disayangkan kata Wakil Ketua I DPRD Bumi Batiwakkal, Syarifatul Syadiah, hingga saat ini produk kuliner UMKM Lokal banyak yang belum mendapat izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dari Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM).“Mengacu pada kondisi yang ada, saya selaku Wakil rakyat meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bisa membantu

Hal Berau Diajak Gabung Ke Kaltara TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Mencuatnya kabar bahwa Kabupaten Berau bakal bergabung ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) belakangan ini, wajar saja langsung mendapat respon cepat dari berbagai lapisan masyarakat Bumi Batiwakkal. Namun terkait hal tersebut, sebagai perwakilan DPRD Berau yang turut hadir pada kegiatan penandatangan petisi penolakan Berau gabung ke Kaltara digelar beberapa waktu lalu bertempat di Balai Mufakat, juga menyatakan turut menolak.Kenapa demikian, karena banyak faktor yang mempengaruhi. Sehingga perlu pertimbangan matang. Ajakan tersebut telah dilayangkan 20 tahun silam dimana dirinya pada tahun 2003 lalu menjabat sebagai Ketua

TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Tahun demi tahun terus berlalu, namun nasib para petani Kabupaten Berau yang tinggal berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) belum bisa menikmati hasil jerih payah mereka dalam mengolah lahan tersebut. Kenapa demikian, lantaran lahan yang para petani itu olah dirampas oleh Kutim dengan cara kurang bersahabat.“Karena itu kami dari Komisi II minta persoalan tapal batas Berau-Kutim yang belum juga tuntas hingga sekarang ini bisa disikapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dengan serius,” ungkap Anggota Komisi II DPRD Bumi Batiwakkal, Darlena saat berjumpa di kantor Dewan, Jl Gatot Subroto Kecamatan Tanjung Redeb,