BALIKPAPAN, Swarakaltim.com – Pemerintah kota Balikpapan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menegaskan pembongkaran Tempat Pembuangan Sampah (TPS) telah di koordinasikan dengan Kelurahan setempat dan Ketua RT. Sehingga kalau ada warga yang protes berarti tidak bersosialisasi dengan warga bahkan ketua RTnya. Menurut Kepala DHL Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, pihaknya secara bertahap memang melakukan pengurangan jumlah TPS sampah dibeberapa lokasi di Kota Balikpapan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Dimana keberadaan TPS ini diarahkan untuk mendekati pemukiman warga. “Berdasarkan UU itulah jadi dasar kami secara bertahap dekatkan TPS sampah ke

BALIKPAPAN,Swarakaltim.com – Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan Taufik Qul Rahman menilai Satpol PP Kota Balikpapan tidak tegas dalam melakukan penertiban PKL di sekitar kawasan Pasar Pandan Sari. Menurutnya, terkait pembangunan pasar-pasar yang ada, khusus untuk pasar Pandansari secara otomatis hanya tinggal penataannya saja, tidak perlu dilakukan renovasi tapi yang perlu dilakukan penataan ulang berbeda dengan pasar klandasan yang harus dilakukan renovasi. “Untuk kawasan Pandansari itu sebenarnya sudah bagus kondisi pasarnya tinggal masalah penataannya dan pengelolaannya tentang kedisiplinan yang ada di kawasan Pasar tersebut,” katanya kepada wartawan, Jumat (19/4/2024). Menurutnya, persoalan masih banyak PKL

BALIKPAPAN,Swarakaltim.com – Penyaluran Bantuan Keuangan (Bankeu) ke 10 kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Timur dinilai tidak merata. Pasalnya, dengan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 yang tercatat mencapai Rp 76,6 triliun. Besaran Bankeu yang diterima Kota Balikpapan hanya mencapai Rp 198 miliar. Hal itu tentunya menjadi sorotan bagi Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Sabaruddin Panrecalle. Sebab nilai yang diterima oleh Kota Balikpapan terbilang kecil dibandingkan daerah lainnya. “Kita tidak bisa menafikan bahwa anggaran yang digelontorkan oleh provinsi itu cukup besar, yang kemudian diperuntukkan bagi 10 kabupaten/kota yang berhak menerima