BALIKPAPAN, Swarakaltim.com – Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik menegaskan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur, Felix Joni Darjoko, menyampaikan laporannya 6 bulannya, dimana ada beberapa hal yang menjadi masukan salah satunya persoalan stungting menjadi atensi untuk dibangun kolaborasi dan pendekatan-pendekatan kolaboratif semua pihak.
Karena selama ini, lanjut Akmal Malik pendekatannya parsial, sehingga penurunan stunting di Kaltim tidak bergerak bagus, kedepan harus ada kolaborasi dalam semua program yang ada, baik dari dinas kesehatan, DKP3A, pendidikan, Dinas PU PR serta dinas terkait lainnya, harus sama bergerak dan harus lebih terukur titiknya, di mana kendalanya.
“Makanya BPKP menyarankan hal seperti itu, pendekatannya ke depan yang lebih terukur, sehingga kita secara bersama bisa menurunkan stungting di Kaltim,” jelas Akmal Malik menerima
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Felix Joni Darjoko beserta jajarannya, terkait Penyampaian Laporan Eksekutif Daerah Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2024, di ruang Habanos Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Selasa 6 Agustus 2024.
Selain itu, sambung Akmal Malik, BPKP juga menyarankan pembangunan tranformasi sistem kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur masih terkendala dan memadainya kebijakan layanan primer dan jejaring layanan ibu dan anak serta KJSU, belum meratanya pola distribusi Nakes, masih terdapatnya sarana kesehatan yang belum dioptimalkan pemanfaatannya,
“BPKP juga meminta agar kita dapat memacu peningkatkan kualitas belanja danpercepatan penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan bisa dioptimalkan,” kata Amal Malik.
Felix Joni Darjoko menegaskan BPKP memberikan konsen atensi berkaitan dengan penajaman dalam perencanaan penganggaran program, sehingga bagaimana belanja itu semakin berkualitas, yang memberikan dampak yang nyata kepada kemajuan masyarakat.
“Dan itu memang butuh orkestrasi yang yang besar, karena orang tidak bisa bekerja sendiri secara parsial dan itu memang fenomena itu yang masih masih terjadi, dan perlu terus didorong lewat pengawasan lewat apa namanya monitoring lewat pendampingan, mulai perencanaan sampai sampai pada bagaimana belanja itu dilaporkan, dan itu yang kita sampaikan atensi dari pengawasan bahwa kita pengawasan sekarang memang berorientasi bagaimana pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional,” papar Felix Joni Darjoko.(aya/sk)
Editor : Alfian
Publisher : Rina
