TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Berau, Ahmad Rifai mengingatkan Pemerintah Kabupaten Berau terkhusus melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk selalu arahkan Aparatur kampung lakukan perencanaan penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD).
“Dengan perencanaan yang matang, agar anggaran dapat benar-benar disalurkan sesuai kebutuhan masyarakat. Setiap kampung harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas, direncanakan dengan baik, dan dipertanggungjawabkan secara transparan agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Pergunakan anggaran yang sudah diterima secara maksimal dan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di kampung masing-masing,” ungkapnya.
Masih menurut Rifai, agar seluruh Kepala Kampung memanfaatkan ADK juga DD diterima secara bijak. Bahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu menjalin sinergi dengan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), perangkat kampung dan pihak perusahaan serta mengoptimalkan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) masing-masing. “Selain pengelolaan yang bijak, saya rasa perlu mendorong sinegritas di dalam kampung menciptakan penghasilan tambahan untuk kampung itu sendiri,” tegasnya.
Dirinya juga mendorong Aparatur untuk dapat memaksimalkan peran pendamping profesional, seperti Pejuang SIGAP Sejahtera, Pendamping Desa (P3MD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) termasuk Tim Pendamping Kecamatan dan Kabupaten untuk meningkatkan keberhasilan tugas mereka. Kendati demikian, Ahmad rifai menegaskan kepada semua agar mematuhi peraturan perundang-undangan. Jangan sampai Kepala kampung dan Aparat lainnya melakukan tindakan yang melanggar aturan perundang-undangan.
“Karena itu OPD terkait yakni Dinas Pemberdaya Masyarakat Kampung (DPMK) untuk terus mengingatkan, bahwa setiap kampung penting untuk mempelajari, mengkonsultasikan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan dan kebijakan publik,” tandas Ahmad Rifai saat berjumpa di kantor DPRD Jl Gatot Subroto, Tanjung Redeb baru baru ini. (Adv/Nht/Ar).
