TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Kabupaten Berau mengalami perubahan besar dalam upaya konservasi penyu sejak diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014, yang mengalihkan kewenangan pengawasan sumber daya alam (SDA) dari Pemerintah daerah ke Pemerintah pusat (Pempus) dan Pemerintah provinsi (Pemprov).
Menurut Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bumi Batiwakkal, Sa’ga, langkah ini justru melemahkan efektivitas konservasi penyu di wilayah tersebut. Kembali mengingat masa-masa ketika Kabupaten Berau memiliki kendali penuh atas pengelolaan konservasi, terutama pelestarian penyu maka pengawasannya berjalan optimal dan dampaknya nyata.
“Puluhan penyu setiap malam naik ke pantai untuk bertelur di pulau-pulau seperti Sangalaki, Derawan dan lainnya,” kata beliau saat dijumpai di kantor DPRD Jl Gatot Subroto, Kecamatan Tanjung Redeb, Selasa (5/11/2024).
Kini, angka ini menurun drastis, dengan rata-rata hanya 40 ekor per malam. Jumlah yang pada masa lalu bahkan dianggap minim. Sa’ga menjelaskan bahwa perubahan kewenangan ini membuat pengawasan terhadap penyu terbatas hanya pada telur di pulau-pulau, sementara perairan yang merupakan habitat hidup mereka masih kurang terawasi.
Pengawasan yang terbatas ini, menurut Legislator Partai berlambang Ka’bah itu, menyebabkan populasi penyu dewasa menurun, mengingat bahwa ancaman bagi penyu tidak hanya pada telurnya tetapi juga di wilayah perairan tempat mereka hidup sehari-hari. Sa’ga juga menambahkan bahwa keterbatasan anggaran daerah juga memperburuk kondisi ini, karena Berau tidak lagi dapat mengalokasikan anggaran secara langsung untuk pengawasan menyeluruh di area konservasi.
“Tanpa dukungan anggaran, kemampuan kita sangat terbatas, dan dampaknya kini sudah mulai terlihat dengan berkurangnya populasi penyu di wilayah ini. Kami berharap agar Pempus juga Pemprov bisa lebih memperhatikan kondisi konservasi penyu di Berau, termasuk dengan memperkuat pengawasan di seluruh habitat penyu, baik darat maupun perairan. Kondisi ini harus segera dievaluasi agar konservasi penyu di daerah kami tercinta ini bisa kembali berjalan maksimal,” tegas Sa’ga. (Adv/Nht/Day)
