SAMARINDA, Swarakaltim.com — Beberapa waktu lalu, seluruh anggota DPRD Kaltim tengah menjalani agenda reses di dapilnya masing-masing. Anggota DPRD Kaltim Abdul Rahman Agus teragendakan 31 Oktober sampai 7 November keliling Kutai Barat dan Mahulu untuk serap aspirasi warga. Abdul Rahman Agus mengakui, banyak aspirasi masyarakat ia terima saat melaksanakan reses pertamanya itu. Mayoritas terkait persoalan infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan, kesehatan, pendidikan, kebutuhan air bersih, serta beberapa aspirasi pembangunan lainnya. “Jadi kegiatan reses ini bertujuan untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat, apa saja yang mereka harapkan. Ada beberapa tempat yang sudah saya kunjungi

  SAMARINDA, Swarakaltim.com – Anggota DPRD Kaltim Dapil Samarinda, Andi Satya Adi Saputra, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk memberikan subsidi penuh bagi peserta BPJS Kesehatan kelas 3. Menurutnya, langkah ini sangat penting untuk meringankan beban masyarakat tidak mampu, yang selama ini kesulitan membayar iuran BPJS secara rutin. Saat ini, peserta BPJS kelas 3 dikenakan tarif sebesar Rp42.000 per bulan, tetapi hanya membayar Rp35.000 setelah subsidi pemerintah sebesar Rp7.000. Namun, Andi menilai pemerintah provinsi memiliki kapasitas untuk menggratiskan iuran tersebut sepenuhnya. “Pemerintah sangat bisa menggratiskan iuran BPJS kelas 3. Ini akan sangat membantu masyarakat,

  SAMARINDA, Swarakaltim.com — Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyebut pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai peluang besar bagi Kalimantan Timur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia yakin bahwa proyek besar ini akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan wilayah. “Pembangunan IKN adalah momentum penting untuk Kaltim. Dengan menjadi pusat pemerintahan, Kaltim akan mengalami lonjakan pembangunan infrastruktur yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Hamas akrab Hasanuddin disapa. Legislator asal Dapil Balikpapan ini berharap, pembangunan IKN tidak hanya terpusat di lokasi utama, tetapi juga menjangkau kabupaten dan kota penyangga di sekitarnya.

  SAMARINDA, Swarakaltim.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Dapil Balikpapan, Sigit Wibowo, terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama terkait kebutuhan air bersih yang masih menjadi masalah utama di Balikpapan. Padahal, kota ini memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN). Sigit mengungkapkan bahwa hingga kini masih banyak warga Balikpapan yang belum merasakan akses air bersih secara optimal. Ia menilai, masalah ini membutuhkan solusi yang cepat sekaligus berkelanjutan. “Salah satu masalah mendesak adalah air bersih. Kota Balikpapan sangat strategis karena dekat dengan IKN, tetapi kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih

  SAMARINDA, Swarakaltim.com — Sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara membawa tantangan besar bagi Kalimantan Timur. Salah satu prioritas utama adalah memastikan kesiapan infrastruktur di kabupaten dan kota penyangga. Hal ini diungkapkan oleh Anggota DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, yang menilai bahwa pembangunan infrastruktur harus menjadi fokus utama untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan IKN. “Infrastruktur transportasi, jaringan utilitas, hingga fasilitas publik lainnya harus dipastikan siap sejak awal. Kalau tidak, IKN akan menghadapi banyak kendala yang menghambat operasionalnya,” ujar Fuad, legislator Partai Gerindra yang mewakili Daerah Pemilihan Kota Samarinda. Fuad menyebut bahwa

  SAMARINDA, Swarakaltim.com – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (Hamas), menyampaikan keprihatinannya atas rendahnya angka penyerapan tenaga kerja lokal dari Kalimantan Timur (Kaltim) dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, sebagai lokasi utama pembangunan IKN, masyarakat lokal Kaltim seharusnya mendapatkan prioritas dalam kesempatan kerja. Berdasarkan data yang diterima, dari sekitar 225 ribu tenaga kerja yang sudah direkrut untuk pembangunan IKN, hanya sekitar 1,2 persen di antaranya berasal dari Kaltim. Angka ini dinilai sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi tenaga kerja lokal yang tersedia. “Kita harus memperjuangkan agar lebih banyak putra-putri Kaltim yang mendapatkan