TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Rata rata Kabupaten Kota diwilayah Kalimantan Timur saat ini memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang cukup besar. Sehingga Pemkab maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih merasa nyaman dengan APBD sehingga kurang berjuang untuk memperoleh dana tambahan dari Pemerintah pusat.
Fakta tersebut menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau. Karena itu legislatif berharap selain mengelola dana APBD, Pemkab Berau juga kreatif mencari dana dari Pemerintah pusat untuk membiayai proyek besar infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Termasuk dalam mengembangkan sektor lain seperti pertanian, peternakan dan pariwisata.
Hal itu diungkapkan oleh anggota DPRD dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Rudi P Mangunsong. Menurut beliau, ketergantungan dan optimis dengan APBD dianggap kurang baik untuk jangka panjang. Sebab daerah tidak pernah tahu, sampai kapan dana daerah yang dominan berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) tersebut akan dinikmati oleh Kabupaten/Kota.
“Dipusat sana banyak uang untuk seluruh bidang, seperti Pendidikan, Kesehatan, Perikanan, Perkebunan, Pertanian dan Pariwisata. Cuma saat ini kita sudah nyaman dengan DBH yang untuk memperolehnya tidak perlu terlalu ketat syarat dan ketentuanya. Akan tetapi situasi ini tidak boleh terus menerus, Pemerintah daerah harus memcari terobosan untuk memperoleh bagian dana pusat juga,“ tegas Rudi.
Tambah Ketua Komisi II DPRD Bumi Batiwakkal tersebut, saat ini di sektor laut Pemkab tidak punya kewenangan penuh, padahal dipusat ada banyak dana yang bisa diperjuangkan. Akan tetapi karena terbentur dengan kewenangan, sehingga nelayan tidak bisa bersaing, karena keterbatasan daya tangkap dan fasilitas modern lainnya.
“Saat ini Berau itu memperoleh DBH dari sawit, tambang, pajak dan lainya, makanya APBD masih terhitung tinggi,“ terangnya lagi saat diwawancarai di kantor DPRD jalan Gatot Subroto, Tanjung Redeb, Senin (30/6/2025).
Penekanan Sekretaris Fraksi Demokrat Perjuangan itu, terkait dana pusat tersebut adalah untuk belanja besar seperti membangun jalan dan jembatan. “Kalau proyek besar seperti itu sebaiknya jangan menggunakan APBD, kita usahakan berjuang dulu ke pusat. Karena banyak daerah lain dapat dana dari pusat, kenapa kita tidak,“ pungkas Rudi mengakhiri. (Adv/Nht).
