BALIKPAPAN,Swarakaltim.com. Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) meminta kepada masyarakat Balikpapan untuk tidak ikut ikutan melakukan pengibaran bendera One Piece. Hal ini dikarenakan dapat memicu kesalahpahaman di beberapa daerah di Indonesia. Demikian diungkapkan Asisten 1 Bidang Pemerintahan Pemkot Balikpapan, Zulkifli usai rapat koordinasi penanganan bendera One Piece Rabu (6/8/2025) yang sedang viral di media sosial beberapa hari ini.
Dalam rapat tersebut dipimpin langsung oleh Zulkifli Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kota Balikpapan dan dihadiri oleh perwakilan unsur Forkopimda, Satpol PP, Kesbangpol, Dinas Pendidikan dan Kebudyaan dan sejumlah instansi teknis terkait lainnya.
“Di Balikpapan sekalinya ada, itu yang viral kemarin mobil pick up sekalinya dari Balikpapan, saya juga baru tau, kaget juga saya,” tegas Zulkifli kepada media.
Lanjut Zulkifli, Pemkot Balikpapan tidak ingin terburu buru dalam menyikapi fenomena sosial semacam ini. Sehingga diperlukan koordinasi terpadu dengan semua stakholder yang terlibat , sehingga tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Kami melihat bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece, yang secara visual mengandung kebebasan. Tidak ada kebebasan, semua pasti ada aturan,” kata Zulkifli.
“Camat, Lurah dan RT serta Bhabinkamtibmas memantau seluruh wilayah, jangan sampai ada, dan terjadi konflik ini. Kalau terlanjur dikibarkan minta diturunkan saja,” sambungnya.
Zulkifli menjelaskan, sebagian masyarakat dianggap sebagai bagian dari budaya populer, namun di sisi lain bisa menimbulkan interpretasi berbeda, apalagi jika dikaitkan dengan isu ideologi atau keamanan. Diakui tidak dilarang pengibaran bendera atau fiksi tapi tidak melebihi bendera merah putih. namun ini momen skral pada Hari Merdeka.
“Kita tidak ingin Kota Balikpapan menjadi lokasi polemik baru karena ketidaktahuan atau ketidaktepatan dalam menggunakan simbol-simbol tertentu. Oleh karena itu, hari ini kita hadirkan semua pihak agar bisa satu pemahaman dan satu langkah,” ungkapnya.
Selain melakukan koordinasi lintas sektor, Pemkot Balikpapan melalui Satpol PP dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan meningkatkan pendekatan persuasif dan edukatif, terutama kepada kalangan pelajar dan komunitas kreatif. Hal ini penting agar masyarakat memahami konteks penggunaan simbol-simbol populer tanpa menimbulkan dampak negatif.
Zulkifli menghimbau, agar warga Balikpapan terutama generasi muda, agar bijak dan cermat dalam mengekspresikan ketertarikan terhadap budaya populer global. Masyarakat juga diminta untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang bersumber dari media sosial tanpa klarifikasi yang memadai.
“Budaya populer seperti anime adalah bagian dari hiburan, namun kita harus tetap memperhatikan konteks sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di Indonesia,” ungkap Zulkifli.
Zulkifli menambahkan, munculnya fenomena ini sebagai dampak dari media sosial dan tren nasional. Ia menegaskan, “Fenomena ini bukan berasal dari Balikpapan, tapi mengikuti tren nasional yang dilihat dari media sosial dan YouTube.” Tutupnya.(*/pk-agt1)
